Walhi
71 tahun sudah Indonesia merdeka, namun bagi Nur Hidayati masih ada yang belum merdeka. Perempuan yang kini mengemban tugas sebagai Direktur Eksekutif Nasional Walhi ini menilai Indonesia belum merdeka dari tata kelola lingkungan yang buruk.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Puput TD Putra menyatakan, terkuaknya kasus vaksin palsu seakan membuktikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan limbah rumah sakit.
Tim hukum Walhi Sumatera Barat melakukan analisis yang menunjukkan indikasi tindak korupsi pada dua belas perusahaan tambang batubara di Sawahlunto. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga tidak menaati ketentuan Pasal 128 UU Miberba.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menganggap bahwa pencabutan sanksi administratif pada 17 perusahaan yang terkait dalam peristiwa kebakaran hutan di beberapa daerah tahun 2015 lalu akan mengecilkan proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Sepanjang dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih belum menunjukkan adanya niat untuk membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria hingga mengakibatkan maraknya konflik tenurial berbau lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin marak terjadi.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) se-Jawa mengungkap fakta bahwa kondisi lingkungan di pulau Jawa makin terancam dengan politik kebijakan pemerintah di sektor pembangunan ekonomi terutama infrasruktur.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah untuk selalu siaga menghadapi bencana ekologis yang tengah mengintai.
Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh memberikan sejumlah catatan penting terkait rencana pembangunan PT Tripa Semen Aceh Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang. Dalam catatannya, wilayah yang […]
Walhi tengah mengupayakan jalur hukum dalam bentuk gugatan terhadap 18 perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di 20 desa pada lima Kabupaten di Provinsi Jambi, Sumatera.
Walhi menilai merupakan tantangan bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan perbaikan struktural untuk pembenahan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
Koalisi Melawan Limbah melayangkan gugatan kepada Bupati Sumedang atas terbitan Surat Keputusan Bupati Sumedang tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sungai Cikijing.
Sepanjang tahun 2015, isu kebakaran hutan menjadi isu yang petisinya paling sering muncul di laman change.org dengan jumlah petisi sebanyak 1.200 petisi.
Usai Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP 21) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Perancis, Indonesia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar Kesepakatan Paris dapat terwujud.