Walhi
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menganggap bahwa pencabutan sanksi administratif pada 17 perusahaan yang terkait dalam peristiwa kebakaran hutan di beberapa daerah tahun 2015 lalu akan mengecilkan proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Sepanjang dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih belum menunjukkan adanya niat untuk membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria hingga mengakibatkan maraknya konflik tenurial berbau lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin marak terjadi.
Pencemaran berat di wilayah teluk Jakarta mayoritas bersumber dari limbah domestik rumah tangga. Kawasan teluk Jakarta menjadi lokasi akhir dari berbagai macam distribusi limbah yang datang dari hulu 13 sungai di Jakarta.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) se-Jawa mengungkap fakta bahwa kondisi lingkungan di pulau Jawa makin terancam dengan politik kebijakan pemerintah di sektor pembangunan ekonomi terutama infrasruktur.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah untuk selalu siaga menghadapi bencana ekologis yang tengah mengintai.
Walhi tengah mengupayakan jalur hukum dalam bentuk gugatan terhadap 18 perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di 20 desa pada lima Kabupaten di Provinsi Jambi, Sumatera.
Walhi menilai merupakan tantangan bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan perbaikan struktural untuk pembenahan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
Koalisi Melawan Limbah melayangkan gugatan kepada Bupati Sumedang atas terbitan Surat Keputusan Bupati Sumedang tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sungai Cikijing.
Sepanjang tahun 2015, isu kebakaran hutan menjadi isu yang petisinya paling sering muncul di laman change.org dengan jumlah petisi sebanyak 1.200 petisi.
Usai Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP 21) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Perancis, Indonesia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar Kesepakatan Paris dapat terwujud.
Saat ini, di DKI Jakarta terdapat beberapa Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang tersebar di berbagai titik. Namun, tidak semua SPKU itu berfungsi dan beroperasi maksimal.
Keterlibatan masyarakat adat di setiap daerah telah memberikan banyak pelajaran berharga, bahwa perubahan iklim sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara yang sudah lama dikenal di masyarakat.
Friends of the Earth International menyatakan negara-negara maju telah memberikan rakyat kesepakatan palsu mengenai penanganan perubahan iklim global.