Walhi
Reklamasi di Pantai Lohu, Nusa Tenggara Timur dinilai melanggar hukum dan tidak memperhatikan kesejahteraan sosial dan budaya dari masyarakat pesisir yang ada di sekitar lokasi.
East Java chapter of Indonesian forum for the environment (Walhi) stated that soil and water surrounding hot mud contains polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) up to 2000 times above normal.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menyebut tanah dan air di sekitar lumpur panas mengandung polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) hingga ribuan kali di atas ambang batas normal.
Alih-alih didorong sebagai bagian dari “mengatasi” pembalakan liar yang masif di era orde baru, Walhi menilai kebun kayu justru pada akhirnya menjadi predator bagi hutan alam dan kawasan ekosistem esensial lainnya.
Korporasi sektor hutan dan perkebunan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
KLHK mengeluarkan kebijakan yang mendorong revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) bagi industri, khususnya 101 pemegang izin hutan tanaman industri yang berada di rawa gambut.
Indonesian Forum for the Environment (Walhi) said that Paris Agreement ratification, which recently a law, is the manifest of state’s political responsibility to reduce climate change impacts.
Walhi mempertanyakan peran penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam menangani kasus-kasus struktural lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
Komitmen Presiden untuk membangun negara maritim belum diterjemahkan dalam bentuk kebijakan nasional yang bertujuan untuk memulihkan dan melindungi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan produk hukum dari rencana kebijakan moratorium sawit.
71 tahun sudah Indonesia merdeka, namun bagi Nur Hidayati masih ada yang belum merdeka. Perempuan yang kini mengemban tugas sebagai Direktur Eksekutif Nasional Walhi ini menilai Indonesia belum merdeka dari tata kelola lingkungan yang buruk.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Puput TD Putra menyatakan, terkuaknya kasus vaksin palsu seakan membuktikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan limbah rumah sakit.
Tim hukum Walhi Sumatera Barat melakukan analisis yang menunjukkan indikasi tindak korupsi pada dua belas perusahaan tambang batubara di Sawahlunto. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga tidak menaati ketentuan Pasal 128 UU Miberba.