Walhi
Untuk debat kedua Pilpres 2019, WALHI dan ICEL memberikan saran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengisi debat dengan komitmen pasangan calon dalam mengatasi masalah lingkungan hidup.
Di tengah hiruk pikuk persiapan menyambut Pemilihan Umum 2019, kembali terjadi pembukaan lahan untuk industri ekstraktif di kawasan lindung hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah.
Direktur WALHI Nur Hidayati mengatakan hingga Pilkada 2018, isu lingkungan hidup masih berada di pinggiran, jauh dari perdebatan di ruang publik dan belum menjadi preferensi bagi publik dalam menentukan pilihan politiknya.
Menurut WALHI, peristiwa kebakaran hebat hutan dan gambut yang terjadi di tahun 2015 seharusnya dapat menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengakhiri krisis karhutla dan gambut.
Reklamasi di Pantai Lohu, Nusa Tenggara Timur dinilai melanggar hukum dan tidak memperhatikan kesejahteraan sosial dan budaya dari masyarakat pesisir yang ada di sekitar lokasi.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menyebut tanah dan air di sekitar lumpur panas mengandung polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) hingga ribuan kali di atas ambang batas normal.
Alih-alih didorong sebagai bagian dari “mengatasi” pembalakan liar yang masif di era orde baru, Walhi menilai kebun kayu justru pada akhirnya menjadi predator bagi hutan alam dan kawasan ekosistem esensial lainnya.
Korporasi sektor hutan dan perkebunan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Following a new ministerial regulation on Business Working Plan revisions issued by Ministry of Environment and Forestry, activist slammed it as ‘luxury’ granted to corporate.
KLHK mengeluarkan kebijakan yang mendorong revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) bagi industri, khususnya 101 pemegang izin hutan tanaman industri yang berada di rawa gambut.
Indonesian Forum for the Environment (Walhi) said that Paris Agreement ratification, which recently a law, is the manifest of state’s political responsibility to reduce climate change impacts.
Walhi mempertanyakan peran penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam menangani kasus-kasus struktural lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
Komitmen Presiden untuk membangun negara maritim belum diterjemahkan dalam bentuk kebijakan nasional yang bertujuan untuk memulihkan dan melindungi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.