Walhi
Paradigma pembangunan di Tanah Air masih selalu memandang alam sebagai objek eksploitasi. Dampaknya, warga negara tidak terlindungi dari bencana ekologis, konflik dan sengketa terkait pengelolaan alam, serta terancamnya hak generasi […]
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akdemisi, dan asosiasi untuk membicarakan permasalahan tersebut yang bersinggungan dengan Undang-undang Cipta Kerja pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Komisi IV DPR RI (12/11/2020).
Yuvensius Stefanus Nonga, Divisi Sumber Daya Alam Wahana Lingkungan Indonesia menilai foto komodo menghadang truk sebagai bukti sifat soliter komodo yang terganggu.
Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) mencatat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak mengadopsi prinsip dan asas pembangunan berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan undang-undang sektoral terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada sebelumnya.
Sebuah studi pada 2019 menunjukkan bahwa bioplastik akan terurai menjadi plastik berukuran kecil (mikroplastik) dan membutuhkan waktu berbulan-bulan.
Penambangan pasir yang merusak ekosistem laut memicu keresahan nelayan di Takalar karena hasil tangkapan terus menurun sejak satu tahun terakhir.
Kebijakan kenormalan baru yang diambil pemerintah untuk memulihkan ekonomi dinilai sebagai langkah menyerah pada pandemi.
Lembaga Swadaya Masyarakat menyebut pengambilan keputusan pelonggaran PSBB tidak tepat karena tidak didasarkan pada data dan status kesehatan publik.
Greenpeace Indonesia menilai angka laju deforestasi masih tinggi. Target pemerintah seharusnya fokus pada nol deforestasi.
Pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya pengendalian Covid-19. Opsi tersebut dipilih daripada karantina wilayah.
AZWI mendorong pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan program zero waste di masyarakat untuk mengelola sampah dan mengurangi beban di TPA.
Penyebab terjadinya banjir di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada awal tahun diindikasi sebagai salah satu dampak krisis iklim.
Presiden Joko Widodo mempercepat implementasi program biodiesel 30 persen sehingga menciptakan permintaan minyak sawit mentah domestik yang sangat besar.