tata kelola hutan
Elemen masyarakat sipil Aceh menyerahkan position paper kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk mendesak Pemerintah Aceh agar melakukan evaluasi terhadap Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam).
Kesepakan Paris atau “Paris Agreement” dinilai sudah sangat mewakili kepentingan nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ditampungnya beberapa inisiatif yang disampaikan oleh Delri dengan baik.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan revisi terbaru Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) atau yang biasa dikenal dengan peta indikatif moratorium hutan.
Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi COP 21 di Paris, FWI dan AMAN kembali menyoroti kebijakan pemerintah tentang tata kelola hutan dan pengakuan terhadap masyarakat adat.
Komitmen Indonesia seperti yang tertera di dalam INDC pada pelaksanaan COP 21 UNFCCC di Paris, Perancis dikatakan oleh Walhi sangat kontradiktif jika merujuk pada rencana pembangunan nasional yang masih berisiko tinggi.
Dalam COP 21 UNFCCC di Paris, Perancis, Presiden Joko Widodo menyatakan kerentanan dan tantangan perubahan iklim di Indonesia tidak akan menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi.
Uni Eropa (UE) menyatakan seluruh produk kayu Indonesia bisa lewat jalur” hijau” dan bebas dari pemeriksaan untuk menembus pasar UE asalkan penuhi dokumen V-Legal berdasarkan SVLK.
Jakarta (Greeners) – Beberapa hari lalu, Mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, Emmy Hafild menyatakan berhenti memberi dukungan untuk Greenpeace Indonesia karena merasa kecewa dengan sikap dan strategi Greenpeace dalam […]
Jakarta (Greeners) – Pengesahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan yang telah dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2015 lalu dikhawatirkan akan menyulitkan daya saing produk […]
Jakarta (Greeners) – Pengesahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan Ekspor Produk Kehutanan pada 19 Oktober 2015 lalu, kembali mendapat perhatian dari beberapa pihak. Zainuri Hasyim dari Jaringan […]
Jakarta (Greeners) – Kementerian Perdagangan akhirnya memantapkan keputusannya untuk memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 89/2015 tentang ketentuan Ekspor Produk Kehutanan yang menggantikan Permendag No. 66/2015. Permendag yang baru ini […]
Jakarta (Greeners) – Keberhasilan pembangunan hutan rakyat di Jawa yang mampu mencukupi 60 persen sumber bahan baku industri kehutanan sudah seharusnya menjadi potret baik bagi keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. Melalui […]
Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dituntut untuk menjalankan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang […]