tata kelola gambut
20 Des 2016 Untuk tahun 2017, direncanakan pembangunan 70 sekat besar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 3.000 sekat kanal (tabat) skala kecil oleh Badan Restorasi Gambut di Kalimantan Tengah.
3 Des 2016 Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem Gambut (PP Gambut) akhirnya rampung dan resmi diluncurkan pemerintah melalui PP Nomor 57 Tahun 2016.
6 Nov 2016 Masyarakat dari tujuh provinsi yang menjadi wilayah prioritas restorasi lahan gambut akan bertemu dan berdiskusi pada penyelenggaraan Jambore Masyarakat Gambut pada 5-7 November 2016.
7 Sep 2016 BRG dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menemukan kegiatan pembukaan gambut oleh salah satu anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
8 Agu 2016 Sebagai bentuk antisipasi kebakaran hutan, BRG menuntaskan pemberian 200 sumur bor kepada lima desa yang lokasi gambutnya masuk dalam lokasi rawan kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.
30 Mei 2016 Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia menginisiasi kerjasama dengan berbagai universitas di Jepang dan universitas di beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki gambut untuk bersama mencari solusi yang efektif dan efisien dalam restorasi gambut dan pencegahannya.
3 Feb 2016 Kepala BRG Nazier Foead menyatakan peta yang ada saat ini, antara milik pemerintah, Badan Informasi Geospasial (BIG), Pertanian maupun Wetland Indonesia masih memiliki banyak perbedaan.
23 Jan 2016 Walhi menilai merupakan tantangan bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan perbaikan struktural untuk pembenahan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
14 Jan 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Kepala BRG akan dipimpin oleh mantan Direktur Konservasi WWF Indonesia, Nazir Foead.
5 Des 2015 Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi COP 21 di Paris, FWI dan AMAN kembali menyoroti kebijakan pemerintah tentang tata kelola hutan dan pengakuan terhadap masyarakat adat.
3 Des 2015 Komitmen Indonesia seperti yang tertera di dalam INDC pada pelaksanaan COP 21 UNFCCC di Paris, Perancis dikatakan oleh Walhi sangat kontradiktif jika merujuk pada rencana pembangunan nasional yang masih berisiko tinggi.
2 Des 2015 Walhi menilai bahwa Protokol Kyoto terus diperlemah dengan tekanan dari sistem ekonomi politik kapitalistik yang menjadikan isu perubahan iklim sebagai peluang baru bagi korporasi dan negara industri untuk semakin mengakumulasi modal.
2 Des 2015 Dalam COP 21 UNFCCC di Paris, Perancis, Presiden Joko Widodo menyatakan kerentanan dan tantangan perubahan iklim di Indonesia tidak akan menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi.
News In EnglishMore News in English
Paling Banyak Dibaca
23 Mar 2018 
-
Randal C Adams
Digital Meta Squad offers state of the art digital marketing answers for assist your image with flourishing in the web-based world.
Alex Don
Ahmed Shah
