reforma agraria
KLHK menyatakan akan segera melakukan verifikasi hutan adat seluas 2,2 juta hektare yang dikuasai oleh 152 komunitas di berbagai daerah.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka Konferensi Tenurial Internasional, pada Rabu (25/10) di Istana Negara, sekaligus menyerahkan 11 SK Hutan Adat untuk 9 komunitas adat.
Forest Watch Indonesia (FWI) menuntut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil agar menjalankan putusan MA untuk membuka dokumen HGU perkebunan kelapa sawit.
KLHK mengeluarkan kebijakan yang mendorong revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) bagi industri, khususnya 101 pemegang izin hutan tanaman industri yang berada di rawa gambut.
Badan Restorasi Gambut (BRG) menyatakan bahwa satu juta hektar lahan di kawasan prioritas kerja BRG dapat dimanfaatkan dengan menggunakan dua skema.
Jakarta (Greeners) – Jika Indonesia ingin menjadi Poros Maritim Dunia seperti yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, maka sudah semestinya Presiden Joko Widodo mengikuti keberhasilan diplomasi Deklarasi Djuanda yang telah […]
Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang sempat menyatakan menolak penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, kini menyatakan akan memantau kinerja dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan […]