redd
Badan Restorasi Gambut (BRG) akan menerima kucuran dana dari Pemerintah Norwegia sebagai bentuk dukungan untuk merestorasi lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa lahan gambut adalah sumber emisi terbesar dari sektor lahan dan estimasi emisi melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi.
Walhi menilai bahwa Protokol Kyoto terus diperlemah dengan tekanan dari sistem ekonomi politik kapitalistik yang menjadikan isu perubahan iklim sebagai peluang baru bagi korporasi dan negara industri untuk semakin mengakumulasi modal.
Jakarta (Greeners) – Pengetahuan dan kearifan lokal yang dilakukan oleh perempuan adat dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan telah dipraktikkan dan berkembang sejalan dengan posisi mereka sebagai penjaga ketahanan […]
Jakarta (Greeners) – Recent forest fires in Indonesia is the result of a bad marriage between organized corporate crime and structured negligence from the government, blasted Greenpeace Indonesia. The statement […]
Jakarta (Greeners) – Tepat pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang, Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 Republik Indonesia. Sebagai pemimpin negara yang […]
Jakarta (Greeners) – Badan Pengelola Reduksi Emisi Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut (BP REDD+) meminta kepada seluruh pemerintah provinsi untuk lebih transparan terkait sistem pemberian izin penggunaan kawasan […]
Jakarta (Greeners) – Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) menjelaskan bahwa 64% wilayah dari luas daratan Indonesia telah lama menjadi wilayah konflik dalam lahan kawasan hutan. Kepala […]
Jakarta (Greeners) – Pada tanggal 26 Agustus 2014 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Panas Bumi menjadi Undang-Undang (UU). Banyak pihak mengatakan kalau pengesahan UU […]
Jakarta (Greeners) – Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) N0.35/PIU/2012 pada Maret 2013, yang menetapkan hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara, telah membuka jalan baru dalam melembagakan partisipasi masyarakat hukum […]
Jakarta (Greeners) – Dalam hitungan bulan, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan digantikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Pada akhir masa pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, […]
Jakarta (Greeners) – Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat adalah hal hakiki seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta merupakah bagian yang tak terpisahkan dari upaya memelihara […]
Jakarta (Greeners) – LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyatakan apresiasi positif terhadap terbentuknya Badan REDD+ oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui […]