perhutanan sosial
Jakarta (Greeners) – Pemulihan lahan gambut di kawasan hutan produksi yang masyarakat kelola melalui skema perhutanan sosial seperti HKm dan agroforestri berpotensi memberi kontribusi dalam mencapai target Forestry and other […]
Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga menyebut penguasaan sumber daya alam di Indonesia belum tertuju pada rakyat. Tetapi masih pada segelintir kelompok. Kedua organisasi penggiat lingkungan […]
Jakarta (Greeners) – Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan timbunan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Temuan tersebut berada di kawasan izin pemanfaatan […]
Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, sepanjang tahun 2019-2020 angka deforestasi di Indonesia turun hingga 75 % dibanding tahun 2018-2019. Hal ini tercapai berkat aturan pelarangan […]
Jakarta (Greeners) – Pemerintah terus mendorong percepatan distribusi perhutanan sosial di Indonesia. Harapannya selain mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, program ini bisa berkontribusi menekan dan mengendalikan laju perubahan iklim. […]
Bandung (Greeners) – Presiden Joko Widodo menyerahkan 37 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 8.617 Ha kepada 5.459 Kepala Keluarga (KK) dari 8 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang diwakili […]
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berkunjung ke Rumah Kreatif Indonesia di Kota Banjar, Jawa Barat untuk menjaring berbagai inisiatif masyarakat dalam mengembangkan produksi bambu di Kota Banjar.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, perhutanan sosial merupakan program nasional dalam rangka pemerataan ekonomi melalui peningkatan akses dan hak kelola masyarakat atas sumber daya hutan.
Sebagai salah satu solusi untuk melakukan dan meningkatkan upaya restorasi gambut, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengupayakan untuk memaksimalkan kebijakan perhutanan sosial di kawasan gambut.
Presiden Joko Widodo melakukan peresmian program Perhutanan Sosial melalui optimalisasi lahan tambak non produktif di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong.
KLHK menyatakan akan segera melakukan verifikasi hutan adat seluas 2,2 juta hektare yang dikuasai oleh 152 komunitas di berbagai daerah.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka Konferensi Tenurial Internasional, pada Rabu (25/10) di Istana Negara, sekaligus menyerahkan 11 SK Hutan Adat untuk 9 komunitas adat.
Untuk memastikan program perhutanan sosial agar aman dan tepat sasaran, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).