perdagangan kayu
Pelaksanaan penuh perjanjian kerja sama perdagangan kayu antara Indonesia dan Uni Eropa secara resmi telah dimulai pada tanggal 15 November lalu yang ditandai dengan diberlakukannya lisensi FLEGT dari Indonesia ke negara-negara Uni Eropa.
Dalam lawatannya ke Eropa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker agar penerapan skema Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) License dapat segera diberlakukan.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengaku mendapat banyak keluhan dari pengusaha hutan pemegang izin terkait implemetasi tata usaha kayu melalui sistem daring (online).
Tiongkok disebut sangat antusias ingin belajar dan menimba pengalaman dari Indonesia dalam implementasi SVLK, baik pelaksanaan di lapangan maupun level kebijakan.
Upaya pengelolaan kelestarian hutan di Indonesia memasuki babak baru. SVLK akan jadi salah satu kriteria dalam pengadaan barang berbahan dasar kayu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.
Jakarta (Greeners) – Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah sepantasnya menjadi bagian penting dari upaya perbaikan tata kelola kehutanan di tanah air. Perbaikan tata kelola hutan ini diharapkan akan […]
Jakarta (Greeners) – Berbagai organisasi non-pemerintah menyatakan bahwa keputusan mendadak untuk membebaskan 15 kelompok produk dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia akan mengakibatkan tertutupnya akses produk-produk kayu Indonesia ke […]
Jakarta (Greeners) – Pengesahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan yang telah dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2015 lalu dikhawatirkan akan menyulitkan daya saing produk […]
Jakarta (Greeners) – Pengesahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan Ekspor Produk Kehutanan pada 19 Oktober 2015 lalu, kembali mendapat perhatian dari beberapa pihak. Zainuri Hasyim dari Jaringan […]
Jakarta (Greeners) – Kementerian Perdagangan akhirnya memantapkan keputusannya untuk memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 89/2015 tentang ketentuan Ekspor Produk Kehutanan yang menggantikan Permendag No. 66/2015. Permendag yang baru ini […]
Jakarta (Greeners) – Upaya mendorong penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) agar setara dengan lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa melalui Voluntary Partnership Agreement (VPA) […]
Jakarta (Greeners) – Keterlibatan masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, sampai dengan mengawasi pelaksanaan sebuah kebijakan publik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana dimandatkan dalam pasal […]