pengelolaan hutan
Jakarta (Greeners) – Pemulihan lahan gambut di kawasan hutan produksi yang masyarakat kelola melalui skema perhutanan sosial seperti HKm dan agroforestri berpotensi memberi kontribusi dalam mencapai target Forestry and other […]
Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dan Indonesia saat ini berada di urutan ketiga dari tujuh negara yang diberi predikat Megadiversity Country. Predikat yang apabila tidak […]
KLHK mensosialisasikan Silvikultur Intensif (SILIN) untuk mewujudkan peningkatan produktivitas hutan alam dan pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permen LHK No P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 untuk menekan laju deforestasi di sub sektor perkebunan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkenalkan dua sistem baru pengelolaan hutan, yaitu Reduce Impact Logging (RIL) dan Silviculture Intensive (SILIN).
Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa pengelolaan hutan Indonesia jangan lagi berbasis pada rutinitas dan monoton.
Penerapan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab perlu peran serta semua pihak, baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, setidaknya terdapat empat fungsi hutan dan pohon di luar kawasan hutan yang harus menjadi perhatian semua pihak.
Pemerintah berharap para pelaku usaha kehutanan turut memberikan dukungannya untuk mencapai target penurunan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030.
Universitas Gadjah Mada (UGM) berencana mengembangkan sistem Smart Forest Village (Hutan Konservasi) dalam menanggulangi permasalahan krisis pengelolaan hutan di Jawa.
Dengan jumlah daratan 520 juta kilometer persegi, mungkin kita masih bisa berpikir bahwa masih banyak ruang di Bumi untuk makhluk hidup. Namun daftar terakhir menunjukkan bahwa ada sekitar 24.307 spesies yang terancam punah di planet yang kita tinggali ini.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa saat ini terdapat 10,2 juta penduduk yang belum sejahtera berada di kawasan hutan karena belum adanya aspek legal pengelolaan kawasan hutan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, saat ini tengah mengevaluasi total pengelolaan hutan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari sisi bisnis maupun pengelolaannya.