penenggelaman kapal
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin penenggelaman 13 Kapal Ikan Asing (KIA) ilegal berbendera Vietnam di Perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Rencananya ada 51 kapal ikan ilegal yang akan dimusnahkan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan secara serentak 125 kapal ikan ilegal di 11 lokasi berbeda di seluruh Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta agar kata atau peraturan menenggelamkan kapal asing ilegal tidak dihilangkan dari UU Perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen PSDKP menyatakan akan terus mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Indonesia.
Memasuki tahun 2017, KKP akan tetap fokus pada program percepatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan serta pemberantasan illegal fishing. Namun penenggelaman kapal pelaku illegal fishing tidak lagi diekspos media.
Sepanjang bulan Juli 2016, satuan tugas pemberantasan illegal fishing (Satgas 115) berhasil menangkap kapal ikan pelaku illegal fishing sebanyak 29 unit.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau Satgas 115 kembali melakukan pemusnahan terhadap 23 barang bukti Kapal Ikan Asing (KIA) pelaku illegal fishing
Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) 115 menenggelamkan untuk pertama kalinya di tahun 2016, sejumlah 31 kapal perikanan pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).
Satu tahun pasca beroperasinya Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim telah berhasil menenggelamkan 107 kapal asing sepanjang tahun 2015.
Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengumumkan perkembangan penanganan kasus Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang telah dilakukan oleh KKP dan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan […]
Jakarta (Greeners) – Sehari usai memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan aparat penegak hukum […]