Penegakan hukum lingkungan
28 Jan 2023 Jakarta (Greeners) – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) resmi meluncurkan program portal I-LEAD (Indonesian Landmark Environmental Decision) baru-baru ini. I-LEAD merupakan sebuah platform yang memuat dan mempermudah putusan hukum […]
4 Feb 2022 Jakarta (Greeners)- Penguatan kelembagaan dalam perlindungan hak lingkungan hidup dan masyarakat harus mendapat penguatan pascalahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK). Oleh sebab itu perlu evaluasi agar aturan dari UU CK […]
26 Mei 2019 Tim penyidik Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel lokasi pembuangan sampah ilegal di Kabupaten Bogor. Lokasi pembuangan sampah ilegal tersebut telah digunakan selama kurang lebih 30 tahun.
20 Okt 2018 Gugatan perbuatan melanggar hukum yang ditujukan kepada Prof. Bambang Hero Saharjo, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik saksi ahli lingkungan hidup.
15 Jun 2017 Penyidik dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera KLHK berhasil menggagalkan kegiatan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi senilai Rp 2,5 Milyar.
15 Feb 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan aksi pencabutan tanaman akasia di areal konsesi HTI PT BAP. Hal ini dilakukan karena PT BAP menanam akasia di areal gambut bekas terbakar tahun 2015 lalu.
3 Feb 2017 Sejumlah kalangan meminta agar Presiden Joko Widodo segera memastikan pelaksanaan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 atau biasa disebut PP Gambut.
30 Des 2016 Sepanjang 2016, Direktorat Jendral Penegakan Hukum KLHK telah menerima 632 pengaduan kejahatan lingkungan dengan jumlah penindakan sebanyak 416 kasus.
18 Des 2016 Penanggulangan perubahan iklim di Indonesia dianggap masih belum melibatkan masyarakat hukum adat dalam pemenuhan hak maupun penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam.
10 Des 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim telah memulihkan 4 juta hekatare hutan Indonesia pada tahun 2015 hingga menjelang akhir tahun 2016.
4 Des 2016 Pemerintah dan PT Semen Indonesia dinilai tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Agung terkait Pembatalan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Semen Gresik di Rembang.
9 Sep 2016 Walhi mempertanyakan peran penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam menangani kasus-kasus struktural lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
1 Sep 2016 Mahkamah Agung telah memutuskan menolak permohonan keberatan BLH Malang untuk memberikan dokumen atau informasi seputar pertambangan pasir besi di Malang yang diminta Walhi Jatim.
News In EnglishMore News in English
22 Des 2024 Paling Banyak Dibaca
23 Mar 2018 
-
rgbgood
-
Shoultond habiyakso
- Creative circle
