Penegakan hukum lingkungan
Jakarta (Greeners)- Penguatan kelembagaan dalam perlindungan hak lingkungan hidup dan masyarakat harus mendapat penguatan pascalahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK). Oleh sebab itu perlu evaluasi agar aturan dari UU CK […]
Tim penyidik Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel lokasi pembuangan sampah ilegal di Kabupaten Bogor. Lokasi pembuangan sampah ilegal tersebut telah digunakan selama kurang lebih 30 tahun.
Gugatan perbuatan melanggar hukum yang ditujukan kepada Prof. Bambang Hero Saharjo, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik saksi ahli lingkungan hidup.
Penyidik dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera KLHK berhasil menggagalkan kegiatan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi senilai Rp 2,5 Milyar.
Dari 200 pengaduan kasus yang diterima Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) hingga Mei 2017, sebanyak 75 kasus diantaranya telah selesai ditangani.
Sejumlah kalangan meminta agar Presiden Joko Widodo segera memastikan pelaksanaan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 atau biasa disebut PP Gambut.
Sepanjang 2016, Direktorat Jendral Penegakan Hukum KLHK telah menerima 632 pengaduan kejahatan lingkungan dengan jumlah penindakan sebanyak 416 kasus.
Penanggulangan perubahan iklim di Indonesia dianggap masih belum melibatkan masyarakat hukum adat dalam pemenuhan hak maupun penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim telah memulihkan 4 juta hekatare hutan Indonesia pada tahun 2015 hingga menjelang akhir tahun 2016.
Pemerintah dan PT Semen Indonesia dinilai tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Agung terkait Pembatalan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Semen Gresik di Rembang.
Walhi mempertanyakan peran penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam menangani kasus-kasus struktural lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
Mahkamah Agung telah memutuskan menolak permohonan keberatan BLH Malang untuk memberikan dokumen atau informasi seputar pertambangan pasir besi di Malang yang diminta Walhi Jatim.
Banyak kasus penegakan hukum lingkungan yang tidak berjalan maksimal dikatakan oleh Ahli Lingkungan Kehutanan IPB, Bambang Hero Saharjo, merupakan imbas dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum lingkungan.