lahan gambut
Walhi menilai merupakan tantangan bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan perbaikan struktural untuk pembenahan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
Areal moratorium gambut yang merupakan salah satu produk dari Kemitraan Perubahan Iklim antara Norwegia-Indonesia ternyata didominasi oleh hamparan perkebunan sawit.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Kepala BRG akan dipimpin oleh mantan Direktur Konservasi WWF Indonesia, Nazir Foead.
Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rencana pembentukan Badan Restorasi Ekosistem Gambut yang telah digagas untuk mengelola dan mengontrol lahan-lahan gambut akan selesai dalam satu minggu ke depan. […]
Banjarmasin (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa rencana pembentukan Badan Restorasi Gambut akan serupa dengan Badan Pengelola Reduksi Emisi Deforestasi dan Degradasi Lahan Gambut (BP REDD+) […]
Jakarta (Greeners) – Greenpeace Indonesia menyatakan agar industri perkebunan menanggulangi dan mengendalikan krisis asap dan kebakaran hutan dengan menerapkan Langkah-langkah penanggulangan api. Analisis Greenpeace Indonesia mengungkapkan penggundulan hutan dan pengeringan […]
Jakarta (Greeners) – Keberhasilan pembangunan hutan rakyat di Jawa yang mampu mencukupi 60 persen sumber bahan baku industri kehutanan sudah seharusnya menjadi potret baik bagi keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. Melalui […]
Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan membutuhkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak agar usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman […]
Jakarta (Greeners) – Proses tumbuhnya gambut membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Jika lahan gambut mengalami kerusakan dan terbakar, maka kondisinya tidak dapat dikembalikan seperti semula. Hal […]
Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana akan memberikan izin sekitar 12,7 juta hektare lahan perhutanan sosial untuk dikelola oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. Sekretaris Jenderal […]
Jakarta (Greeners) – World Wide Fund (WWF) Indonesia menyambut baik moratorium pembukaan hutan alam dan lahan gambut yang diumumkan pada Rabu (03/06/2015) oleh perusahaan konglomerat Pulp and Paper Asia Pacific […]
Jakarta (Greeners) – Semakin kuatnya desakan untuk dilakukannya penguatan penundaan pemberian izin baru (moratorium) di hutan alam primer dan gambut akhirnya mendapat respon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). […]
Jakarta (Greeners) – Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk memperpanjang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan […]