KPBB
Jakarta (Greeners) – Perayaan Lebaran 2023 bertepatan dengan peringatan Hari Bumi tak sekadar menjadi momentum saling memaafkan dan memperbaiki tali silaturahmi. Akan tetapi turut menjadi peringatan untuk meningkatkan kepedulian dan […]
Jakarta (Greeners) – Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mengingatkan pemudik untuk mewaspadai ancaman polusi udara saat mudik. Lonjakan pemudik jelang Lebaran 2023 akan meningkatkan timbulan polusi udara dari kendaraan bermotor. […]
Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor di Indonesia sudah tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang tersedia. BBM seperti solar, premium, dan pertalite mengandung zat-zat pencemar lingkungan. Kualitas udara […]
Pemerintah melalui Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang, menyatakan Presiden Joko Widodo menyetujui pajak mobil baru nol persen. Menperin mengklaim kebijakan ini demi menggairahkan kembali industri otomotif yang redup sejak pandemi Covid-19. Meski belum mendapat restu dari Kementerian Keuangan, jika rencana ini terealisasi, tentu menimbulkan dampak luas. Tidak hanya ekonomi, tapi juga dampak lingkungan.
Empat dari delapan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil produksi pertamina termasuk jenis BBM kotor. Empat jenis BBM tersebut yaitu Premium88, Pertalite90, Dexlite51, dan Solar48. Adanya BBM kotor jelas menyalahi konstitusi. Lebih jauh lagi, BBM kotor bisa merugikan konsumen dan mengancam keberlangsungan lingkungan.
Penelitian Universitas Harvard menemukan bahwa eksposur jangka panjang PM2.5 meningkatkan kerentanan seseorang untuk terpapar Covid-19
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Dasrul Chaniago mengatakan tren kualitas udara pada saat Physical Distancing relatif stabil di bawah baku mutu.
Setelah KPBB memberikan somasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait kualitas udara di Jakarta yang dinilai buruk, KLHK meyakinkan bahwa udara di Jakarta-Palembang dalam kondisi baik dan siap mendukung Asian Games.
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mendatangi Balai Kota Jakarta untuk memberikan somasi dan klarifikasi kepada pemerintah DKI Jakarta atas pengendalian pencemaran udara di Jakarta.
Deputi KLHK,, menyatakan, semua yang berkaitan dengan limbah B3 sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014.
Bogor (Greeners) – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau lokasi pemulihan lahan yang terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa […]
Jakarta (Greeners) – Peresmian peletakan batu pertama untuk proyek Giant Sea Wall (GSW) yang diklaim akan mengatasi banjir di Jakarta mendapat perhatian dari aktivis lingkungan hidup. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal […]