koalisi masyarakat sipil
Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Jokowi dan Menteri ESDM Ignasius Jonan membatalkan kebijakan relaksasi ekspor pertambangan mineral.
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK, Tuti Hendrawati Mintarsih mengatakan bahwa jika memang ada keberatan atas poin-poin dalam Perpres 18/2016, siapapun bisa mengajukan judicial review.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah, pada Jumat pagi mendaftarkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah.
Jakarta (Greeners) – LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyatakan apresiasi positif terhadap terbentuknya Badan REDD+ oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui […]
Jakarta, (Greeners) – Pemerintah bersama dengan DPR RI sedang membahas Rancangan Undang Undang Pemberantasan Pengerusakan Hutan (RUU P2H). RUU tersebut diusulkan atas pertimbangan tingginya laju deforestasi dan degradasi oleh kejahatan […]