KIARA
Aktivis perikanan dan kelautan mengkritisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mereka nilai kehilangan objektivitas dan orisininalitas. Terutama dalam merumuskan kebijakan tentang penggunaan alat tangkap. Menurut para aktivis, inkonsistensi aturan akan berdampak buruk pada tata kelola perikanan yang bisa merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
Dalam konferensi pers daring Inkonstitusional Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Masa Depan Masyarakat Bahari, (13/10/2020), Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, mengemukakan pendapatnya tentang UU Cipta Kerja.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengkritik praktik jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia yang tengah marak terjadi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy mengatakan tidak tahu menahu keterkaitan perusahaan yang mendaftar sebagai eksportir benih lobster.
KIARA mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas praktik pelanggaran HAM pada ketiga ABK Indonesia dan memberikan sanksi terhadap pelaku.
Di tengah wacana pencabutan larangan ekspor, Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai mengkaji pemanfaatan potensi lobster melalui kegiatan budidaya.
Rencana pencabutan kebijakan pelarangan ekspor dan penangkapan benih lobster dinilai sebuah kemunduran maupun eksploitasi terhadap sumberdaya perikanan.
Jakarta (Greeners) – Hutan mangrove di Indonesia kini dalam kondisi kritis. Dalam tiga dekade terakhir, lebih dari 50% hutan mangrove di Indonesia hilang. Sebagian besar hilang akibat konversi lahan untuk […]
People’s Coalition for Fisheries Justice, or KIARA, uncovered the practice of selling Indonesia’s small island for a total of Rp243 billion (US$17 million) via online.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menemukan praktik penjualan pulau kecil di Indonesia. Pulau yang ditawarkan secara online tersebut dijual dengan harga 243 miliar rupiah.
People’s Coalition for Fisheries Justice or KIARA urges DKI Jakarta Governor Anies Baswedan to stop all reclamation activities in Jakarta Bay as he had revoked the permits of 13 islands in North Jakarta.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan seluruh reklamasi yang ada di Teluk Jakarta.
KIARA meluncurkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2018. Dalam catatan tersebut, KIARA menggarisbawahi bahwa kesejahteraan masyarakat bahari yang semakin buruk.