kebijakan kantong plastik
Earth Hour Malang bersama Komunitas Parimaya menggelar razia kantong plastik di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Malang pada Minggu (13/03/2016).
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla akhirnya meresmikan program uji coba kantong plastik berbayar secara resmi di Makassar, namun hanya perwakilan dari 17 kota saja yang hadir saat penandatangan komitmen sosialisasi dan uji coba kantong plastik tidak gratis ini.
Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana memajukan rentang waktu evaluasi uji coba penerapan kantong plastik berbayar
Genap 10 hari ujicoba penerapan kantong plastik berbayar dilakukan oleh pemerintah. Namun hingga saat ini, peraturan tersebut masih berkutat pada diskusi terkait harga yang pantas untuk diberikan kepada masyarakat.
Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (APRINDO) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak melakukan intervensi terhadap ketentuan harga kantong plastik berbayar.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta kepada pemerintah untuk memberikan keleluasan dalam menentukan harga terkait penerapan rencana kantong plastik berbayar.
Abdullah Mansuri, Ketua umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengatakan, IKAPPI akan mendorong penggunaan daun dan kertas untuk membungkus barang-barang belanja konsumen.
Menurut Ketua Umum Aprindo Roy Mandey, pemberlakukan perda tidak akan efektif mengingat nantinya status kantong plastik berbayar akan diberlakukan sama dengan barang dagangan lainnya.