JATAM
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pertambangan nasional, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menuntut pemerintah menyibak aktor di balik ratusan lubang tambang emas ilegal di Sulawesi Utara.
After the government and DPR RI gave mining entrepreneurs a red carpet through the revision of the Minerba (Minerals and Coal) Law, now in the Job Creation Law, the government is selling out Indonesia’s natural resources for free through up to 0 (zero) percent royalty.
Setelah pemerintah dan DPR RI memberi karpet merah pada para pengusaha tambang melalui revisi Undang-Undang Minerba, kini dalam UU Cipta Kerja, pemerintah mengobral kekayaan alam Indonesia secara cuma-cuma melalui kelonggaran royalti hingga 0 persen.
Direktur Jatam menyebut lahan di Luwu Utara dipergunakan sebagai pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pembangunan vila, dan penginapan.
Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan gugatan ke PTUN atas Keputusan Presiden mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bersama DPR.
Jaringan Advokasi Tambang mencatat, sebaran lubang tambang batu bara mencapai 1.754 lubang dan jumlah korban meninggal di Indonesia mencapai 143 orang.
Approaching simultaneously regional elections this year, activist on Wednesday (14/3) slammed the democratic process will worsen Indonesia’s social ecological condition as the moment will be used to encourage more permits for mining and plantation.
Pilkada dinilai memperburuk krisis sosial ekologis karena momen ini dimanfaatkan untuk menerbitkan berbagai izin tambang dan perkebunan.
Orang yang biasa berhadapan dengan korporasi tambang dan aparatur negara saat melakukan advokasi, biasanya dibenak tergambar sebagai sosok yang kaku. Namun, gambaran ini sangat berbeda dengan Siti Maimunah, aktivis LSM Jatam.
Jakarta (Greeners) – PT Freeport Indonesia had fulfilled its obligation to offer its share of 10.64 percent or US$ 1.7 billion (Rp 23.6 trillion) to government. The offer was sent […]
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyatakan divestasi saham PT Freeport Indonesia hanyalah satu dari beberapa poin yang menjadi syarat untuk melakukan renegoisasi kontrak karya.
Jatam menyatakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), banyak kepala daerah maupun partai politik yang memanfaatkan potensi pertambangan untuk mendulang dana politik melalui transaksi perizinan.
Jakarta (Greeners) – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyatakan pemerintah telah lalai terkait banyaknya lubang bekas galian tambang batubara di Samarinda yang mangkrak begitu saja. Lubang-lubang bekas galian tambang tersebut ditinggal […]