hutan adat
10 Agu 2023 Jakarta (Greeners) – Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyebut 23,17 juta hektare (ha) wilayah adat belum pemerintah daerah (pemda) akui. Pengakuan dan perlindungan wilayah adat masih jauh dari harapan masyarakat […]
6 Des 2022 Jakarta (Greeners) – Indonesia masuk dalam aliansi hutan tiga negara di perundingan iklim COP27 Sharm el Sheikh, Mesir bersama Brasil dan Kongo. Posisi ini harus Indonesia gunakan untuk mewujudkan keadilan […]
25 Nov 2021 Jakarta (Greeners) – Pemerintah terus mendorong percepatan distribusi perhutanan sosial di Indonesia. Harapannya selain mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, program ini bisa berkontribusi menekan dan mengendalikan laju perubahan iklim. […]
9 Jan 2021 Pemerintah kembali meredistribusi aset tanah kepada masyarakat adat. Redistribusi aset ini meliputi hutan sosial, hutan adat, dan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora). Berbagai persoalan mulai dari sengketa tanah hingga kesejahteraan masyarakat bisa terjawab dengan redistribusi aset ini.
19 Sep 2020 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria telah mensyaratkan untuk membuat peraturan daerah.
27 Mei 2019 Akhirnya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan Peta Hutan Adat Dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I sebagai pengakuan resmi terhadap masyarakat hukum adat dan hutan adat.
31 Okt 2017 KLHK menyatakan akan segera melakukan verifikasi hutan adat seluas 2,2 juta hektare yang dikuasai oleh 152 komunitas di berbagai daerah.
17 Agu 2017 Jakarta (Greeners) – Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang mengusung tema Kerja Bersama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui bahwa sejak pola hutan register hingga saat ini, tata ruang […]
15 Des 2015 Keterlibatan masyarakat adat di setiap daerah telah memberikan banyak pelajaran berharga, bahwa perubahan iklim sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara yang sudah lama dikenal di masyarakat.
14 Des 2015 KLHK menyatakan akan memasukkan anggaran untuk memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah tentang pengakuan hutan adat pada daftar isian penggunaan anggaran (dipa) anggaran tahun 2016.
22 Okt 2015 Jakarta (Greeners) – Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 tentang penetapan hutan adat sudah sah secara hukum. Namun, implementasi putusan ini dinilai masih setengah hati dilakukan oleh pemerintah. Dahniar […]
28 Agu 2015 Jakarta (Greeners) – Meskipun telah ada 124 produk hukum daerah mengenai masyarakat adat, tetapi wilayah, tanah dan hutan adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah ternyata masih sangat sedikit, […]
3 Agu 2015 Jakarta (Greeners) – Masyarakat Adat Kasepuhan memiliki tradisi untuk menjaga alam dan isinya. Keberadaannya harus diakui karena memiliki peranan strategis dalam menjaga alam tetap lestari. Ketua DPRD Kabupaten Lebak Propinsi […]
News In EnglishMore News in English
Paling Banyak Dibaca
23 Mar 2018 
rehan
