flegt licence
Following Indonesia’s timber legality assurance system, locally known as SVLK, have been adopted as part of Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT). It will increase the country’s revenue from European Union market.
Berdasarkan prosedur dari Uni Eropa, setelah masa pemberian tanggapan berakhir maka dapat dipastikan bahwa per tanggal 15 November 2016 yang akan datang, Indonesia memiliki hak untuk menerbitkan lisensi FLEGT-VPA.
Civil societies urged government to increase monitoring and law enforcement to support Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) license implementation, which will lead to improve Indonesia’s forest management.
Sejumlah LSM lingkungan mendesak pemerintah Indonesia agar meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mendukung penerapan lisensi FLEGT yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia.
After 15 years, Indonesia is the first nation to receive FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade) license applies to all wood products exported to European Union.
President Joko ‘Jokowi’ Widodo urged the implementation of Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) License as reward for legal and sustainable logging trade.
Dalam lawatannya ke Eropa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker agar penerapan skema Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) License dapat segera diberlakukan.
Wood Legality Verification System (SVLK) is the answer to sustainable business demand in forestry sector. The system has guaranteed transparent sustainable management from up to downstream.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hutan dan Kehutanan, Putera Pratama mengatakan bahwa SVLK telah menjamin tata kelola kehutanan secara lestari dan transparan dari hulu hingga hilir.
Multistakeholders Forestry Programme (MFP) selaku penyelenggara stand Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganggap bahwa pelaksanaan IFEX 2016 tidak mendukung pelestarian hutan di Indonesia.