ekosistem gambut
Jakarta (Greeners) – Lahan gambut merupakan ekosistem penting bagi keanekaragaman hayati sekaligus menjadi solusi alam yang efektif dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Total luas gambut Indonesia mencapai 13,4 juta hektare […]
Jakarta (Greeners) – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengintai di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan penanganan karhutla belum menyentuh akar masalahnya. Juru kampanye Pantau Gambut Wahyu A Perdana […]
Jakarta (Greeners) – Baru-baru ini, Organisasi Pantau Gambut mengadakan pameran dan diskusi bertema “Gambut di Kala Senja” yang mereka selenggarakan di Kala, Kalijaga, Jakarta Selatan. Acara untuk menyerukan pentingnya melindungi […]
Jakarta (Greeners) – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF), meresmikan penerapan muatan lokal gambut dan […]
Jakarta (Greeners) – Pantau Gambut menyorot pernyataan kontribusi kelapa sawit dalam pengendalian krisis iklim. Padahal, pembakaran lahan gambut untuk alih fungsi menjadi perkebunan sawit justru melepas hingga 427,2 ton karbon […]
Jakarta (Greenes) – Pakar Lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa mengatakan, untuk mencapai Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030, pengelolaan lahan gambut dan pengendalian deforestasi harus menjadi perhatian. […]
Jakarta (Greeners) – Indonesia harus memberi contoh dan mendorong negara-negara dunia melalui Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) memulihkan gambut dan mangrove. Keberhasilan Indonesia dalam pemulihan keduanya […]
Perusahaan perkebunan di lahan gambut terus didorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan penataan ulang pengelolaan air di area usahanya.
Setelah mendapatkan pengarahan dan penegasan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper/RAPP (APRIL Group) berjanji untuk patuh melakukan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU).
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa sikap tegas pemerintah menolak rencana kerja usaha (RKU) PT RAPP merupakan bagian dari upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut Indonesia.
Menyusul diterbitkannya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK) tentang pembatalan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI BHUT/2013, maka seluruh kegiatan operasional HTI PT RAPP harus berhenti.
Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Menteri ini sebagai jawaban bagi semua pihak atas pengaturan mekanisme penggantian lahan usaha (land swap).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penandatanganan nota kesepahaman riset aksi dan pemanfaatan hasil riset dari Badan Penelitian dan pengembangan Inovasi (BLI) KLHK bersama dengan Badan Restorasi Gambut.