Aprindo
Following the paid plastic program enforced by Indonesian retailers association, Minister of Environment and Forestry, Sity Nurbaya, said consumers are not supposed to be burdened by the policy.
Menanggapi inisiatif Aprindo yang memberlakukan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa seharusnya kebijakan ini tidak membebani masyarakat.
Indonesian retailers association reinstates paid plastic bag program for its members starting 1 March 2019, in spite of government currently drafting the ministerial decree for the policy.
Aprindo sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia berinisiatif memberlakukan kembali kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis untuk semua anggota Aprindo mulai awal Maret ini.
Adanya rencana pemberlakuan larangan penyediaan kantong belanja plastik di DKI Jakarta mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Rencana yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik ini tidak serta merta disambut positif.
Pasca Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengeluarkan surat edaran yang berisi penghentian penerapan plastik berbayar, penggunaan kantong plastik di ritel modern kembali melonjak tinggi.
Due to no official government regulation, Indonesian Retailers Association stopped paid plastic bag program starting on Oct 1 which had sparked controversies in the country.
Pemerintah mengaku tidak akan mencabut atau bahkan memberhentikan Surat Edaran SE.6/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 yang menjadi dasar uji coba kantong plastik berbayar skala nasional.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kembali memberhentikan program kantong plastik berbayar yang dijalankan oleh toko ritel modern di seluruh Indonesia, terhitung 1 Oktober 2016.
Genap 10 hari ujicoba penerapan kantong plastik berbayar dilakukan oleh pemerintah. Namun hingga saat ini, peraturan tersebut masih berkutat pada diskusi terkait harga yang pantas untuk diberikan kepada masyarakat.
Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (APRINDO) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak melakukan intervensi terhadap ketentuan harga kantong plastik berbayar.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta kepada pemerintah untuk memberikan keleluasan dalam menentukan harga terkait penerapan rencana kantong plastik berbayar.
Menurut Ketua Umum Aprindo Roy Mandey, pemberlakukan perda tidak akan efektif mengingat nantinya status kantong plastik berbayar akan diberlakukan sama dengan barang dagangan lainnya.