
alih fungsi lahan


Jakarta (Greeners) – Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) mengalami bencana banjir yang cukup parah pada pekan lalu. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), buruknya kondisi banjir di Jabodetabek […]

Jakarta (Greeners) – Belum genap satu tahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan ambisinya untuk melakukan alih fungsi lahan hutan seluas 20 juta hektare (ha). Hal itu guna memenuhi kebutuhan […]

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengungkap berbagai kondisi ekologis yang semakin mengkhawatirkan di penghujung tahun ini. Salah satu isu utama adalah kerusakan lingkungan di Jawa […]

Jakarta (Greeners) – Permukiman dan kawasan usaha komersil ilegal semakin menjamur di Bantaran Kali Surabaya. Tim Badan Riset Urusan Sungai (BRUIN) Nusantara melaporkan bangunan ilegal tersebut ke Balai Besar Wilayah […]

Jakarta (Greeners) – Sejak awal tahun 2024, bencana banjir hampir menerjang seluruh wilayah di Jawa Tengah. Berdasarkan kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah, alih fungsi lahan menjadi salah […]


Jakarta (Greeners) – Kondisi lahan pertanian yang sehat sangat menentukan peningkatan produktivitas hasil panen. Namun pemakaian pupuk kimia berlebih atau berbagai aktivitas alih fungsi bisa merusak tanah. Bahkan 72 % […]

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua menyebut banjir besar yang menerjang Kota Jayapura, Papua adalah bencana ekologi karena ulah manusia. Banjir tersebut terbesar selama 8 tahun terakhir. […]

Bagi model, aktris dan pendiri Garda Satwa Indonesia, Davina Veronica Hariadi, keserakahan manusia menyebabkan semakin tingginya kasus kejahatan terhadap satwa liar.

Alih fungsi lahan basah berdampak pada berkurangnya luasan lahan basah. Padahal, lahan basah mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan penting untuk berbagai macam kebutuhan hidup manusia.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa sikap tegas pemerintah menolak rencana kerja usaha (RKU) PT RAPP merupakan bagian dari upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut Indonesia.

Solidaritas Perempuan dan KIARA merasa bahwa dalam gaungan poros maritim dan negara agraris yang sering dilekatkan pada Indonesia, pemenuhan hak petani dan nelayan sebagai produsen pangan justru diabaikan.

KLHK mengeluarkan kebijakan yang mendorong revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) bagi industri, khususnya 101 pemegang izin hutan tanaman industri yang berada di rawa gambut.

Baru-baru ini, pada Kamis 5 Januari 2017 lalu, banjir besar melanda kawasan Purwosari. Banjir parah di dataran tinggi ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Banjir ini mengagetkan sejumlah pihak.