WWF Sambut Kebijakan Baru Moratorium Deforestasi APRIL

Reading time: 2 menit
Ilustrasi: Ist.

Jakarta (Greeners) – World Wide Fund (WWF) Indonesia menyambut baik moratorium pembukaan hutan alam dan lahan gambut yang diumumkan pada Rabu (03/06/2015) oleh perusahaan konglomerat Pulp and Paper Asia Pacific Resources International Ltd (APRIL) sebagai bagian dari penyempurnaan Sustainable Forestry Management Policy (SFMP 2.0).

Chief Executive Officer (CEO) WWF-Indonesia, Dr. Efransjah mengatakan bahwa penguatan SFMP APRIL yang telah diumumkan secara publik tersebut merupakan tanggapan atas tuntutan untuk menghentikan deforestasi yang disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil sejak lama.

“Kami (WWF) ya berharap kalau nantinya setelah pengumuman ini APRIL dapat mengimplementasikan komitmennya secara menyeluruh mengingat potensi dampak positifnya cukup besar bagi lingkungan hidup dan sosial,” ujarnya, Jakarta, Rabu (03/06).

Walau begitu, kata Efransjah, WWF juga masih cukup hati-hati dalam menanggapi implementasi dari komitmen APRIL ini secara penuh dan ketat. Namun, ia memastikan WWF akan terus memantau kemajuan implementasi SFMP 2.0 bersama pemangku kepentingan lainnya seperti dengan koalisi LSM, Eyes on the Forest.

Selain itu, Aditya Bayunanda, Forest Commodity Market Transformation Leader, WWF-Indonesia juga menyampaikan bahwa komitmen yang lebih diperkuat ini merupakan langkah maju dalam transformasi perusahaan ke arah produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Kami meminta APRIL untuk selalu menghargai hak tenurial masyarakat adat dan secara serius terus berupaya untuk menyelesaikan konflik sosial yang dihadapi seperti komitmen dalam SFMP 2.0, “ terang Adit.

Sebagai bagian dari Stakeholder Advisory Committee (SAC), terusnya lagi, WWF akan terus bekerjasama dengan anggota lainnya yang terdiri dari para pakar dan kelompok masyarakat sipil, mendukung dan memberi masukan kepada APRIL untuk memenuhi komitmennya dan menjalani proses transisi untuk menjadi produsen yang lebih bertanggung jawab.

“WWF juga akan mendorong APRIL untuk menambah perwakilan kelompok masyarakat sipil di dalam keanggotaan SAC dan melakukan kajian independen terhadap kemajuan implementasi SFMP 2.0. WWF meminta APRIL agar selalu memberikan respon dan melakukan tindak lanjut atas semua rekomendasi dan masukan dari SAC serta pemangku kepentingan kunci lainnya secara jelas dan transparan,” tandasnya.

Sebagai informasi, melalui kebijakan baru ini, APRIL berkomitmen untuk tidak melakukan penambahan areal baru, ijin ataupun pemasok kayu yang melanggar prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang terdapat dalam SFMP 2.0. Walau APRIL berkomitmen untuk tidak membuka atau mengeringkan lahan gambut yang masih berhutan, masih terdapat peluang pengembangan lahan gambut yang telah terdegradasi berdasarkan kajian dan rekomendasi dari pakar lahan gambut independen.

Kebijakan baru ini juga telah memasukkan komitmen perlindungan atas wilayah yang memilki nilai karbon tinggi/High Carbon Stock (HCS) mengacu kepada pendekatan HCS yang ditentukan oleh HCS Approach Steering Group.

Penulis: Danny Kosasih

Top