Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah meminta Presiden Joko Widodo untuk hadir bersama rakyat di Kalimantan Tengah. Bukan hanya sekadar berkunjung, namun hadir dalam kebijakan yang nyata untuk menghentikan penderitaan masyarakat akibat kabut asap yang bermuara dari gagalnya pemerintah dalam mengelola sumberdaya alam khususnya lahan gambut di Kalimantan Tengah.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Arie Rompas, dalam keterangan resminya mengatakan bahwa kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di Kalimantan Tengah sudah terjadi selama 18 tahun sejak peristiwa kebakaran terbesar pada tahun 1997 yang menghanguskan sekitar 8,9 juta hutan di Indonesia dan terbesar di Kalimantan Tengah. Namun, sudah 5 kali pergantian presiden masalah asap ini tidak pernah di selesaikan dengan tuntas, justru pemerintah mengabaikan masalah utamanya dengan terus mengeluarkan izin di lahan gambut sehingga memperparah dan medorong bencana ini terus berulang.
Hal ini, menurut Arie, menunjukan bahwa pemerintah terlibat secara sistematis dengan mengabaikan hak–hak masyarakat untuk hidup yang layak dalam lingkungan yang sehat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
“Sejak dari awal pemerintahan, Jokowi dan jajarannya tidak memandang penting warga Kalimantan Tengah. Hal disinyalir kuat pemerintah lebih fokus pada penanganan kebakaran di Sumatera (Riau , Jambi dan Sumsel) untuk merespon protes pemerintah Singapura dan Malaysia. Padahal masyarakat di Kalimantan Tengah sudah hampir dua bulan terus-menerus hidup dalam kondisi yang sulit dengan terus menghirup udara yang tidak sehat dengan partikulat (PM10) mencapai 1500,” tuturnya, Jakarta, Jumat (25/09).
Angka partikulat tersebut, terus Arie, adalah lima kali lipat dalam batas normal. Bahkan tren peningkatan penderita ISPA yang mencapai 961/minggu serta dalam status kejadian luar biasa (KLB) ISPA pun belum juga membuat pemerintah menaruh perhatian untuk menangani situasi ini.
Dari catatan Walhi, ada 196 perusahaan yang terdapat titik api di Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2015. Hal ini seharusnya menjadi modal utama pemerintah untuk segera menjerat perusahaan yang dengan sengaja memanfaatkan situasi untuk melakukan pembakaran dengan bersembunyi dalam status bencana. Sejauh ini, lanjut Arie, 7 perusahaan yang disegel oleh KLHK dan 3 Perusahaan yang di tetapkan oleh kepolisian adalah angka minimlis yang tidak akan memberikan kontribusi terhadap upaya penegakan hukum dan efek jera .
“Yang tidak kalah pentingnya , pemerintah sudah harus menyusun satu roadmap jangka menengah dan panjang untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi lahan gambut untuk memastikan fungsi gambut kembali basah sebagai karatersitaik alami sehinga tidak mudah terjadi kebakaran, sembari melakukan review perijinan dan penegakan hukum serta penanganan situasi darurat dengan memastikan keselamatan warga,” tutupnya.
Seperti diketahui, kemarin, Rabu dan Kamis (23 dan 24 September 2015), Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kalimantan Tengah untuk meninjau kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap di provinsi itu dan menunda rencana kunjungannya ke Sumatera Utara untuk meninjau relokasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
