Jakarta (Greeners) – Sebanyak 100 personel gabungan Satpol PP, aparat kepolisian, dan TNI melakukan pengusiran paksa para staf di Kantor Pusat Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Jakarta Selatan, Rabu (10/7). Tindakan tersebut merupakan perintah dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Kementerian Kesehatan RI.
Kantor Pusat PKBI telah ditempati sejak tahun 1970 berdasarkan ‘hibah’ dari Gurbernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Selama kurang lebih 67 tahun terakhir, PKBI melakukan edukasi, kampanye, dan advokasi penghapusan kekerasan seksual. PKBI juga mengedukasi masyarakat tentang penanggulangan HIV/AIDS, layanan Keluarga Berencana (KB), dan hak atas kesehatan.
Kontribusi PKBI mempromosikan kesehatan layak dan berkualitas seharusnya mendapatkan apsresiasi tinggi pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sayangnya, kontribusi tersebut justru berbalas tindakan represif berupa pengusiran paksa para personel PKBI dari kantor mereka.
BACA JUGA: Gabungan LSM Kecam Tindakan Represif Aparat dan PT MHP
Juru Kampanye Perkotaan Berkeadilan Walhi, Abdul Ghofar mengatakan bahwa pengusiran paksa ini akibat permasalahan atas tanah yang selama ini PBKI gunakan dalam kerja-kerja pengabdiannya terhadap bangsa.
“Menilik persoalan ini, sesungguhnya tak semestinya penyelesaian masalah ini memakan waktu yang panjang, bahkan hingga berujung dengan pendekatan represif. Namun demikian, kemauan politik pemerintah untuk mengambil jalan pilihan penyelesaian masalah secara nyata tidak pernah menjadi opsi,” ujar Ghofar lewat keterangan tertulisnya, Kamis (11/7).
Ia mengatakan, kejadian ini menjadi hal yang memalukan di rezim pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal, pada 7 November 2022, pemerintah menetapkan pendiri PKBI R Soeharto Sastrosoeyoso sebagai Pahlawan Nasional. Namun, pemerintah justru membiarkan Kementerian Kesehatan merampas aset (pengambilalihan paksa gedung PKBI) yang telah sang pahlawan tinggalkan.
Sikap Walhi Atas Penggusuran Paksa di Kantor Pusat PKBI
Walhi mengecam tindakan pengusiran paksa para staf di kantor pusat PKBI. Walhi juga bersolidaritas dan mendukung PKBI untuk mempertahankan hak atas kantor, pusat pendidikan dan aset-aset yang ada di dalamnya. Mereka mendesak Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin membatalkan upaya pengambilalihan paksa kantor tersebut. Walhi meminta agar menteri kesehatan memberikan hak atas tanah kepada PKBI.
Selanjutnya, Walhi juga mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu sebagaimana tindakan nyata yang diambil oleh Presiden Abdurrahman Wahid.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
