Jakarta (Greeners) – Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sepertinya mulai serius dengan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Hal ini terlihat dari ditunjuknya Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak sebagai Presiden EAROPH (Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements) untuk periode 2014 – 2016.
Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kementrian Pekerjaan Umum, Warjono mengatakan bahwa dibawah Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah Indonesia telah berinisiasi untuk mempromosikan Smart Green Cities, Green Infrastructure dan program Green Building.
Dalam undang-undang tersebut, juga diamanatkan untuk mendorong pemerintah daerah dalam membangun kota yang mempunyai ruang terbuka dan efisien yang meliputi penyediaan air, sanitasi dan pembangunan gedung.
“Di Indonesia, pemerintah daerah punya peranan penting dalam mengupayakan kota yang layak hidup dan berkelanjutan,” terang Warjono, Jakarta, Senin (18/08).
Senada dengan Warjono, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Imam Santoso Ernawi juga menjelaskan bahwa Program Kota Hijau yang telah berhasil diimplementasikan dan menjadi inisiator ada di 112 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
“Itu ada Solo, Yogja, Denpasar, Makassar, Jakarta, Bogor, Bandung, Palembang dan banyak lagi,” tambah Imam.
Imam juga menguraikan, untuk bisa benar-benar mewujudkan konsep Green City, ada delapan kriteria yang harus diperhatikan seperti pertama, pembangunan kota yang harus sesuai peraturan UU yang berlaku, seperti UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada bencana), UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kedua, konsep Zero Waste atau Pengolahan sampah terpadu. Lalu yang ketiga, konsep Zero Run-off atau semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah atau biasa disebut konsep ekodrainase. Keempat, Infrastruktur Hijau dengan tersedianya jalur pejalan kaki dan jalur sepeda.
Kelima, lanjut Imam, harus ada Transportasi Hijau atau penggunaan transportasi massal, ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan, mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor-berjalan kaki, bersepeda, delman/dokar/andong, becak.
“Keenam, harus ada Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas kota (RTH Publik 20%, RTH Privat 10%). Lalu ketujuh, tiap kota harus memiliki bangunan hijau dan kedelapan Partisispasi Masyarakat (Komunitas Hijau) tergolong aktif dalam mewujudkan konsep green city,” jelas Imam.
Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto telah membuka kongres dunia EAROPH (Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements) ke-24, di Hotel Borobudur, Jakarta (11/08/2014) lalu. Kongres ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan inovasi-inovasi dan ide-ide yang realistis untuk menuju kota pintar dan berdaya tahan (Smart and Resilient Cities) melalui berbagai inovasi, perencanaan dalam mengatur sebuah kota.
Selain itu, dalam kongres ini juga diberikan 12 penghargaan kepada Walikota/Bupati yang telah berhasil menata kota dengan baik. Dua belas kepala daerah tersebut berasal dari Surabaya, Bandung, Jakarta Utara, Tanggerang Selatan, Yogyakarta, Semarang, Banyuwangi, Pekalongan, Bojonegoro, Bantaeng, Payakumbuh dan Makassar.
(G09)
21 Apr 2024 
