Jakarta (Greeners) – Wacana pembubaran Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negri beberapa waktu lalu kembali mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). HKTI menyatakan bahwa seharusnya keberadaan Bulog lebih diperkuat dan bukan malah dibubarkan.
Sekretaris Jendral HKTI, Benny Pasaribu kepada Greeners mengungkapkan, keberadaan Bulog saat ini masih sangat dibutuhkan khususnya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan utama seperti beras, gula, terigu, kedelai, jagung maupun daging.
“Bulog harus diberdayakan dengan jaringan pemasaran bersama-sama dengan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang menjadi ujung tombak di tengah-tengah petani Indonesia,” ujarnya, Jakarta, Rabu (13/05).
Senada dengan Benny, Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko menyayangkan adanya wacana pembubaran perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Menurutnya, tugas dan fungsi Bulog dalam mengelola cadangan pangan dan stabilitas harga masih sangat dibutuhkan mengingat angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.
Tejo berpendapat bahwa seharusnya harga pembelian pemerintah yang menjadi patokan Bulog dalam menyerap beras dari pasar dalam negeri menjadi perhatian utama. Selain itu, pembenahan tata kelola dan penguatan payung hukum terhadap perusahaan BUMN tersebut juga sudah seharusnya diperkuat.
“Wacana ini kan logika yang salah, kalau polisi tidak bisa menyelesaikan kasus korupsi apa mau dibubarkan juga?” tandasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan pembubaran Bulog. Hal ini karena Bulog dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan beras.
Tjahjo sendiri mengaku banyak menerima laporan dan melihat pemberitaan di media mengenai kinerja Bulog yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat di sektor pangan. Menurut dia, wacana pembubaran lembaga milik pemerintah ini merupakan opsi terakhir karena sebelumnya ada hal yang masih bisa dilakukan, yaitu reformasi di jajaran Bulog.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
