Usulan Rp 200 untuk Kantong Plastik Berbayar Dianggap Terlalu Kecil

Reading time: 2 menit
Ilustrasi: Ist.

Jakarta (Greeners) – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengusulkan harga uji coba untuk penerapan kantong plastik berbayar di ritel-ritel modern di 23 kota yang telah menyatakan diri dengan sukarela mendukung program kantong plastik berbayar dengan besaran Rp 200. Harga uji coba tersebut nantinya akan mulai diterapkan per tanggal 21 Februari hingga Juni 2016 bersamaan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional.

Ketua Umum Aprindo Roy Mande, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, untuk bisa memperlancar program tersebut, Aprindo meminta pemerintah agar melakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

“Aprindo telah mengirimkan usulan secara tertulis ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini penting diperhatikan karena mengubah kebiasaan bukanlah suatu hal yang mudah, mengingat selama bertahun-tahun konsumen selalu dimanjakan dengan adanya kantong plastik gratis ketika berbelanja,” ujar Mande, Jakarta, Kamis (04/01).

Selain itu, ia juga berharap, jika program ini berjalan, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang telah menjalankan program plastik berbayar dengan baik dalam bentuk penghapusan PPN penjualan kantong plastik, pengurangan biaya pajak reklame, PBB dan lainnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti Hendrawati Mintarsih menganggap usulan Rp 200 dari Aprindo masih akan dibicarakan. Pasalnya, lanjut Tuti, usulan Rp 500 dari pemerintah saja pernah ditolak dan dikatakan masih terlalu rendah oleh beberapa pihak.

“Waktu rapat di awal itu, Aprindo tidak ada pernyataan keberatan, jadi saya terima surat itu aneh juga. Jadi kita nanti ketemu lagi. Ini kan ada libur, baru ketemu lagi kamis. Kita mau bicarakan. Rp 200 itu terlalu rendah ya. Harus ada kesepakatan bersama,” jelasnya.

Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan pada masyarakat terkait penerapan harga kantong plastik berbayar. Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam menentukan harga menjadi sangat penting apalagi melihat waktu peluncuran program tersebut sudah semakin dekat.

“Pemerintah juga mesti mempertimbangkan soal ekonomi warga. Betul ada ramah lingkungan tapi dilihat juga aspek ekonomi warganya. Kalau yang datang ke supermarket, ritel-ritel begitu sebenarnya yang datang dari kelompok ekonomi mana? Jadi menurut kami, dilempar ke publik saja. Jadi yang ditanya jangan ke ritel atau kementerian juga tapi penting ke publik,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Top