Jakarta (Greeners) – Wacana herd immunity atau kekebalan kelompok untuk menghadapi suatu penyakit di masa pandemi tengah beredar luar di masyarakat. Wacana tersebut semakin ramai ketika pemerintah mengumumkan untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito menampik bahwa pemerintah akan mengambil opsi tersebut. Menurutnya, herd immunity tak mungkin terjadi di Indonesia yang memiliki wilayah begitu luas dan populasi yang tersebar di berbagai pulau.
Wiku menjelaskan herd immunity terjadi ketika satu orang terinfeksi, lalu bertambah menjadi dua, tiga, empat orang, hingga seluruh anggota kelompok tersebut memiliki imunitas untuk memulihkan diri sendiri. Kekebalan komunitas membutuhkan minimal 70 persen dari populasi agar terinfeksi hingga dapat kebal terhadap virus.
Menurutnya Indonesia merupakan negara dengan populasi besar dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta orang. Sebagian besar di antaranya menghuni pulau dan terpisah laut maupun daratan sehingga transmisi virus pun akan terhambat.
Baca juga: Teluk Benoa Sumber Pangan Bagi Warga
“Bagaimana caranya antarpulau saling bisa menulari kalau mobilitas tidak tinggi, lalu interaksinya juga tidak tinggi. Herd immunity bisa muncul kalau kita semua berdampingan, kita senggol-senggolan,” ujar Wiku saat berdialog di Media Center Gugus Tugas, Jakarta, Selasa, (02/06/2020).
Menurutnya langkah yang dilakukan pemerintah bukan menerapkan kekebalan dalam sekelompok populasi karena akan memerlukan waktu yang sangat lama. Pemerintah, kata dia, justru berusaha untuk memutus rantai penularan dengan mencegah Covid-19 pada populasi. Misalnya dengan upaya preventif, seperti anjuran menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.
Ilustrasi penyuntikan vaksin. Foto: shutterstock.com
Vaksin Covid-19 Diproduksi 2021
Wiku mengatakan ada dua langkah preventif untuk menghadapi pandemi, yakni sikap disiplin mematuhi protokol kesehatan secara individu maupun kelompok dan vaksin. Namun, vaksin masih membutuhkan waktu yang lama untuk dapat digunakan.
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pengembangan bibit vaksin atau prototipe paling cepat terealisasi di akhir tahun. Sedangkan poduksi massal berikut dengan imunisasinya baru dapat terlaksana di 2021.
“Indonesia tidak ingin bergantung kepada vaksin yang dikembangkan di luar negeri. Kita juga ingin mengembangkan vaksin yang cocok untuk virus yang beredar di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu terkait dengan disiplin masyarakat, Ketua Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Univesitas Indonesia (FKUI) Profesor Pratiwi Sudarmono menyampaikan bahwa ketakutan sebagian masyarakat tidak diikuti perilaku yang tepat.
Baca juga: UU Minerba Buka Peluang Korupsi Sumber Daya Alam
“Sekarang sepertinya mereka (masyarakat) merasa lebih leluasa untuk pergi ke sana kemari. Ada yang pergi tanpa masker, pergi ke tempat berkerumun, mulai coba minum kopi, pergi ke restoran, dan seterusnya. Jadi, ketakutannya iya tetapi perilakunya tidak,” ujar Pratiwi.
Ia menuturkan virus corona melakukan perubahan pada diri manusia dari waktu ke waktu. Mutasi secara kontinu, kata dia, sangat mudah terjadi mengingat sifat virus merupakan RNA yang tidak dapat dikenali antibodi. Oleh karena itu, menurutnya perlu sikap yang tepat untuk menghadapi potensi penularan.
“Panduan kesehatan, seperti penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak merupakan panduan penting untuk melindungi diri dari penyakit ini. Dengan perubahan perilaku, gelombang kedua penyebaran virus SARS-CoV-2 dapat senantiasa dicegah,” ujarnya.
Penulis: Dewi Purningsih
Editor: Devi Anggar Oktaviani
21 Apr 2024 
