Jakarta (Greeners) – Prevalensi stunting di Provinsi Aceh saat ini masih tergolong tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy minta Pemerintah Provinsi Aceh lebih bekerja keras untuk menurunkan stunting di Aceh supaya bisa memenuhi target, yaitu 14% di tahun 2024.
Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2022 prevalensi stunting di Provinsi Aceh sebesar 31,2%. Sementara, prevalensi stunting di Kota Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar 25,1%.
“Saya mohon perhatian betul dan perlakukan sebaik-baiknya agar stunting di Aceh segera turun, karena target pemerintah tahun 2024 itu minimum 14 persen,” ungkap Muhadjir lewat keterangan tertulisnya, Jumat (29/3).
Ada beberapa penanganan stunting di Aceh yang sudah terlaksana, termasuk pemeriksaan ibu hamil dan penyediaan USG di semua puskesmas. Melalui upaya tersebut, pemerintah berharap ibu hamil rutin memeriksakan kehamilannya enam kali selama kehamilan. Selain itu, ada juga pemberian makanan tambahan kepada balita yang kurang gizi sebagai upaya untuk pencegahan.
Muhadjir juga menyampaikan pentingnya makanan bergizi. Ia berharap para balita serta ibu hamil banyak mengonsumsi makanan yang mengandung protein hewani seperti ikan, telur, dan daging.
BACA JUGA: Kemenko PMK Gandeng Anak Muda Lestarikan Gunung Pangrango
Sementara itu, berdasarkan penjelasan dari Pj. Wali Kota Aceh Amiruddin, saat ini program bapak asuh stunting juga sudah terlaksana di Kota Banda Aceh. Amiruddin mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sudah terlibat menjadi bapak asuh stunting.
“Termasuk TNI, POLRI, PNS harus menjadi bapak asuh desa-desa di Aceh,” katanya.
Menurut Muhadjir, penanganan stunting oleh pemerintah Aceh sudah sangat bagus. Namun, perlu ada langkah besar dan masih perlu ditingkatkan.
Ilustrasi anak-anak terbebas stunting. Foto: Freepik
Keberadaan Ibu Hamil Perlu Diketahui
Pada kesempatan ini, Muhadjir meminta pada Geucik atau Kepala Gampong (desa) supaya bisa mengetahui adanya ibu hamil pada setiap daerahnya. Dengan demikian, mereka dan calon bayi yang ada dalam kandungan bisa terpantau.
“Setiap Geucik wajib tahu ibu hamil di daerahnya dan harus terpantau, jumlahnya berapa, dan segera pantau sejak dalam kandungan,” tambahnya.
BACA JUGA: Hari Pohon Sedunia, Kemenko PMK Tanam 11.000 Pohon
Selain memantau penanganan stunting di Gampong Lampulo, Menko PMK juga sekaligus memantau penyaluran bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP). Muhadjir mengatakan bahwa kedatangannya ke wilayah tersebut merupakan tugas dari presiden untuk memantau ketepatan sasaran dan ketepatan kualitas dalam distribusi bantuan CPP.
Berdasarkan data penyaluran, untuk jumlah keseluruhan keluarga penerima manfaat bantuan pangan beras CPP tahun 2024 di Kota Banda Aceh sebanyak 9.528 keluarga. Kemudian, di Kecamatan Kuta Alam sebannyak 1.977 keluarga. Selanjutnya, di Gampong Lampulo bantuan pangan beras CPP sudah tersalurkan kepada sebanyak 371 keluarga.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
