Jakarta (Greeners) – Menyambut Hari Pangan Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 16 Oktober, Aliansi Desa Sejahtera (ADS) meminta kepada pemerintahan baru Indonesia untuk segera membenahi situasi darurat pangan yang ditinggalkan oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Koordinator ADS, Tejo Wahyu Jatmiko, mengatakan, pada tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti tentunya akan menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Tejo Wahyu Jatmiko. Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Terlebih, lanjutnya, sepuluh tahun sudah lamanya pemerintahan SBY telah abai untuk memenuhi kewajiban hak atas pangan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, terangnya, pemerintahan Joko Widodo nanti harus berani melakukan perubahan dari tingkat kebijakan hingga praktek pangan yang menyentuh masyarakat.
“Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus berani menepati janjinya untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan fokus pada kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil,” ujar Tejo saat berbincang dengan Greeners di Dua Nyonya Resto, Jakarta, Rabu (15/10).
Selain itu, Tejo juga menjelaskan, kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan itu sendiri adalah dengan berpihak kepada produsen pangan skala kecil serta kebijakan pangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Contoh paling kecil adalah meningkatkan anggaran pangan untuk membangun kemandirian pangan.
“Jadi, semuanya harus berbasis pada lokalitas produsen skala kecil,” jelasnya.
Koordinator Pokja Beras ADS, Said Abdullah, juga menerangkan kalau pemerintahan Joko Widodo harus menempatkan petani sebagai subyek pembangunan serta menghilangkan sekat-sekat dan ketidakpaduan sub-sektor pertanian menjadi satu kesatuan dan diarahkan untuk melayani petani.
“Ini harus dilakukan supaya semuanya jelas, tidak seperti sekarang yang sering berbenturan seperti di Kementerian Perdagangan dan Pertanian,” tambah Said.
(G09)
21 Apr 2024 
