Jakarta (Greeners) – Rencana pemerintah untuk mencetak sawah baru dengan mengalihfungsikan lahan gambut dinilai hanya mengulang kesalahan pada masa Orde Baru. Di kala pemerintahan Presiden Soeharto, Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) seluas satu juta hektare di Kalimantan Tengah pernah dilakukan. Upaya tersebut gagal lantaran lahan gambut tidak cocok untuk menanam padi hingga mengakibatkan kerusakan sumber daya alam.
Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengatakan, pembukaan lahan pertanian di area gambut akan membawa konsekuensi biaya, sosial, dan lingkungan yang besar. “Zaman Pak Harto, proyek satu juta hektare sawah di lahan gambut yang terealisasi sampai tahun 1996 hanya sekitar 3 ribu hektare. Artinya kalau sekarang mendorong hal yang sama, maka risiko kegagalan lebih besar,” ujarnya kepada Greeners, Senin, (04/05/2020).
Menurutnya, pembukaan lahan persawahan di beberapa wilayah kurang tepat. Di Merauke, Papua, misalnya, pertanian padi bukan merupakan budaya masyarakat di sana. Hal tersebut, kata Said, justru memunculkan konflik dan perubahan sosial terhadap warga lokal. “Karena warga lokal tidak punya budaya ini maka mendatangkan orang luar,” ucapnya.
Program cetak sawah baru ini juga pernah terjadi melalui proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (PPETM). Proyek tersebut menggunakan area besar untuk industri pertanian kelapa sawit dan tanaman pangan di Kabupaten Merauke, Papua. Proyek MIFEE mencaplok 1,2 juta hektare area atau seperempat dari Merauke.
“Proyek MIFEE tersebut menimbulkan masalah baru konflik agraria. Karena membuka tumpang tindih lahan dengan wilayah adat yang berada di penguasaan petani dan legal standing-nya belum diakui negara,” ujar Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika.
Ia menuturkan, pemerintah semestinya memprioritaskan tanah yang subur untuk lahan sawah baru. Dengan mengutamakan lahan gambut sebagai wilayah pertanian, kata dia, pemerintah justru mengulang kesalahan dari pemerintahan pada masa lalu. “Di masa Orba, proyek itu gagal kemudian terjadi kerusakan lingkungan yang amat tajam karena dipaksakan,” ucapnya.
Penulis: Dewi Purningsih
Editor: Devi Anggar Oktaviani
21 Apr 2024 
