Jakarta (Greeners) – Ratusan “Harimau Sumatera” bergelimpangan di depan kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) (18/04). Mereka tiba di kantor Kemenhut sejak pukul 09.00WIB, mereka merangkak, jumpalitan, loncat, dan akhirnya terbaring lemas di depan lobi Kemenhut.
Sekelompok “harimau Sumatera” ini merupakan bagian dari aksi kelompok masyarakat Greenpeace yang menuntut Kemenhut agar menindaklanjuti laporan investigasi Greenpeace mengenai skandal ditemukannya kayu ramin di pabrik pulp dan kertas raksasa Asia Pulp and Paper (APP), Perawang.
Meskipun pembatasan perdagangan ramin guna mencegah dari kepunahan sudah secara tegas diatur sejak 2001 dalam hukum Indonesia dan peraturan international CITES, peta pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 800.000 hektar (28%) dari hutan rawa gambut Sumatera dibuka antara 2003-2009. Sekitar 22% dari pembukaan ini terjadi di daerah yang saat ini dialokasikan kepada pemasok kayu untuk APP.
Hutan rawa gambut adalah habitat penting bagi species lainnya yang dilindungi oleh aturan Indonesia dan CITES, termasuk harimau Sumatera, yang diperkirakan hanya 400 ekor tersisa hidup di alam liar. “Penghancuran ramin dan habitatnya sekaligus telah mengantarkan hariamu sumatera selangkah menuju kepunahan. Setiap tahun konflik antara harimau sumatera dan manusia terus meningkat dan telah memakan korban pada sua belah pihak, penyebab utamanya adalah hutan dan gambut sebagai habitatnya terus dihancurkan salah satunya oleh APP”, kata Zulfahmi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
“Sudah satu bulan lebih lamanya laporan investigasi kami serahkan kepada Kemenhut melalui Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), namun pemantauan Greenpeace dilapangan menemukan penghancuran gambut sebagai habitat ramin dan harimau Sumatera masih terus berlangsung, lambatnya tindakan yang diambil oleh pemerintah telah memberikan cukup waktu bagi APP untuk menyembunyikan dan bahkan menghilangkan bukti-bukti yang terdapat dalam rantai pasokannya.” lanjut Zulfahmi.
Aksi Greenpeace pagi ini diterima oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang langsung turun ke lobi kantornya. Melalui pernyataan diatas gelimpangan “harimau”, Menhut menjelaskan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kebijakan pemerintah untuk memberikan izi baru penebangan pohon. “Kami di Kementerian Kehutanan tentunya membutuhkan dukungan semua pihak, karena saat ini kondisi dilapangan cukup luar biasa terkait perambahan hutan, tapi kami tentunya akan berusaha semaksimal mungkin dalam menanggapi hal ini.” ujar Zulkifli. (G03)
21 Apr 2024 
