Jakarta (Greeners) – Sejak Februari 2024, terjadi fenomena pergerakan tanah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Puluhan rumah warga terdampak pergerakan tanah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan merelokasi rumah warga di Kecamatan Rongga.
“Penanganan setelah tanggap darurat di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi adalah relokasi. Di daerah ini sudah tidak bisa lagi untuk permukiman warga,” kata Kepala BNPB Suharyanto lewat keterangan tertulis, Selasa (5/3).
Suharyanto memastikan dari hasil kajian cepat, saat ini terdapat 28 rumah yang perlu relokasi karena terdampak dan berada di zona merah pergerakan tanah. Namun, jumlah rumah bisa bertambah sebanyak 40 hingga 50 KK.
BACA JUGA: BNPB Catat Ada 277 Kejadian Bencana Alam hingga Februari
Adapun dalam tahapan proses relokasi rumah warga tersebut, BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Koordinasi ini untuk asesmen penentuan lokasi yang paling direkomendasikan.
Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bandung Barat, dan seluruh unsur forkopimda lainnya akan memproses data lebih lanjut.
“Pemerintah daerah atas rekomendasi Badan Geologi sudah menentukan beberapa alternatif lahan untuk relokasi. Ini tentu saja nanti akan kami evaluasi dan asesmen mana yang paling baik,” kata Suharyanto.
192 Warga Mengungsi
Suharyanto memastikan hingga saat ini fokus utama penanganan darurat adalah memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi dengan baik. Selama masa tanggap darurat, seluruh rangkaian proses yang masuk dalam tahapan ini menjadi prioritas utama.
“Saat ini masih dalam tahap tanggap darurat. Ada 192 warga yang mengungsi. Tentu saja BNPB memberikan bantuan untuk memastikan para pengungsi ini terpenuhi kebutuhan dasarnya,” tambah Suharyanto.
BACA JUGA: Bencana Hidrometeorologi Masih Mengintai Indonesia
BNPB juga telah memberikan sejumlah bantuan kepada warga terdampak. Bantuan itu berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 juta yang mencakup jenis logistik dan peralatan. Adapun rinciannya meliputi makanan siap saji, sembako, biskuit protein, hygiene kit, matras, selimut, air mineral, dan lainnya.
“Untuk operasional awal kami tadi juga sudah menyerahkan kepada bupati. Sehingga, harapannya warga yang terdampak ini tidak terlalu lama tinggal di pengungsian,” imbuh Suharyanto.
Pemerintah Bakal Berikan DTH untuk Warga
Pemerintah akan memberikan dukungan lain berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya rusak dan berada di pengungsian. Setiap kepala rumah tangga akan menerima DTH sebesar Rp500 ribu.
Nantinya, DTH bisa mereka manfaatkan untuk menyewa tempat tinggal sementara, sambil menunggu rangkaian proses pemulihan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Sehingga, warga bisa tinggal di tempat yang aman dan nyaman.
Selain itu, Suharyanto juga meninjau lokasi terdampak bencana pergerakan tanah yang melanda SD Negeri Babakan Talang. Ia melihat kerusakan masif yang timbul akibat fenomena geologi itu. Bahkan, jalan penghubung desa di depan SD Negeri Babakan Talang itu terputus dan beda tinggi akibat pergerakan tanah.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia