Jakarta (Greeners) – Curah hujan yang cukup tinggi, daya dukung serta daya tampung lingkungan yang semakin menurun, telah menyebabkan berbagai bencana ekologis yang menimpa Aceh sepanjang bulan November hingga Desember 2014. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mencatat, untuk Aceh Barat saja hampir semua wilayah terendam banjir.
Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, menerangkan, wilayah di Aceh Barat yang tertutup banjir tersebut terdiri dari 12 Kecamatan dan 321 gampong (desa). Menurutnya, ada 3 rumah penduduk yang terbawa arus, dan 2 dayah (pondok) rusak, serta jalan negara dan sawah yang tergenang banjir. Sementara itu, di Aceh Selatan, tepatnya kecamatan Labuhan Haji Barat ada 15 gampong yang terendam banjir.
“Merespon kondisi tersebut, Walhi Aceh bersama mitra strategis lainya seperti WWF, LBH Banda Aceh, Balai Syura, Koalisi Penyelamat Hutan Aceh, Rumoh Transparacy dan beberapa lainnya memberikan bantuan para korban di dua Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan tersebut,” terang Nur kepada Greeners, Jakarta, Rabu (26/11).
Nur juga menjelaskan, seluruh bantuan tersebut disalurkan ke dua kabupaten yang terkena dampak banjir parah. Seperti di Aceh Barat, untuk gampong Pulo Teugoh sebanyak 20 KK dengan jumlah 100 jiwa dari 260 KK (741 Jiwa) dan Canggai sebanyak 12 KK dengan jumlah 35 jiwa dari 84 KK (284 jiwa) yang berada dalam Kecamatan Pante Ceuremen menerima bantuan berupa kain sarung, susu dan makanan bayi, serta pakaian bayi dan pakaian dalam wanita.
Sedangkan untuk Aceh Selatan bantuan diberikan kepada masyarakat yang berada di 4 (empat) dusun dalam gampong Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, berupa 200 kg beras dan 15 kotak mie instant.
Menurut Nur, meski bantuan belum dapat mencapai seluruh jumlah pengungsi, namun bantuan itu diserahkan ke empat dusun melalui Kepala Dusun dengan pertimbangan dapat memberikan bantuan untuk pengungsi yang paling parah kondisi banjirnya.
“Posko bencana ini masih akan terus melakukan penggalangan publik dan kegiatan advokasi bencana lainnya seperti pengembangan database kebencanaan sebagai bentuk respon organisasi masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan dan membantu korban,” pungkasnya.
(G09)
21 Apr 2024 
