Jakarta (Greeners) – Jika Indonesia ingin menjadi Poros Maritim Dunia seperti yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, maka sudah semestinya Presiden Joko Widodo mengikuti keberhasilan diplomasi Deklarasi Djuanda yang telah jelas berhasil menerapkan kepentingan Indonesia dalam regulasi tingkat internasional.
Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik, mengatakan bahwa Deklarasi Djuanda merupakan bentuk keteladanan terbaik warisan diplomasi Indonesia yang membanggakan bangsa Indonesia dan bahkan hasilnya masih bisa dinikmati warga dunia hingga hari ini.
“Deklarasi Djuanda juga mengajarkan kita bahwa batas kemanfaatan dan keberlanjutan penguasaan modal dan teknologi maritim sebuah bangsa terletak pada bagaimana sebuah bangsa menghormati kedaulatan bangsa lainnya,” ujar Riza pada peluncuran buku “Laut, Masa Depan Indonesia” di perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, Kamis (18/12).
Ia juga menyatakan bahwa Deklarasi Djuanda menyempurnakan pemahaman kepada dunia bahwa sumberdaya agraria kepulauan Indonesia tidak berada di darat saja, karena objek reforma agraria lebih besar berada di wilayah lautan.
Maka, lanjutnya, Deklarasi Djuanda seharusnya cukup mengajarkan bagaimana cara memberantas kapal asing pencuri ikan secara tuntas dan bermartabat, serta mengajarkan bagaimana memilih prioritas poros maritim dan membangun tol laut.
“Yang menjadi masalah adalah setelah 57 tahun Deklarasi Djuanda, keberhasilan menginternasionalkan kepentingan Indonesia di laut masih belum diikuti oleh keteladanan (domestik) yang sungguh-sungguh menghadirkan peran negara di laut,” pungkasnya.
(G09)
21 Apr 2024 
