Jakarta (Greeners) – PT Pertamina (Persero) akan segera mengatur kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk memastikan agar kuota Solar dan Premium tetap mencukupi hingga akhir tahun 2014 mendatang.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Ali Mundakir menjelaskan bahwa pengaturan kuota BBM bersubsidi tersebut sesuai dengan amanat Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) 2014 dan berdasarkan APBN-Perubahan (APBN-P) 2014 yang mengatakan bahwa kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.
“Jadi, sesuai dengan amanat UU tersebut, maka Pertamina sudah harus mulai melakukan pengaturan kuota per harinya untuk memastikan BBM bersubsidi cukup hingga akhir tahun 2014,” ujar Ali melalui keterangan tertulis yang diterima Greeners, Jakarta, Senin (25/08).
Ali juga mengatakan bahwa dalam APBN-P 2014, kuota BBM bersubsidi tidak boleh melampaui dari kuota yang telah ditetapkan. Maka untuk mencukupi kuota BBM tersebut, Pertamina mempunyai dua cara alternatif yang akan dilakukan.
Pertama, dengan menyalurkan BBM bersubsidi secara normal, namun konsekuensinya kuota BBM bersubsidi akan habis sebelum akhir tahun, yaitu pertengahan November untuk Solar, dan pertengahan Desember untuk Premium, lalu selanjutnya masyarakat harus membeli BBM non subsidi hingga akhir tahun.
“Cara alternatif yang kedua, adalah dengan mengatur volume penyaluran setiap harinya sehingga kuota BBM bersubsidi bisa cukup hingga akhir tahun,” tambahnya.
Untuk permulaan di lapangan, lanjut Ali, sebenarnya Pertamina sudah mulai melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara prorata sesuai alokasi volume BBM bersubsidi untuk masing-masing SPBU dan lembaga penyalur lainnya terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 lalu.
“Sebenarnya sudah kami coba sejak tanggal 18 lalu dan untuk tetap menjamin ketersediaan BBM di masyarakat, kami juga sudah menyediakan BBM non subsidi untuk bisa dikonsumsi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Solar non subsidi,” pungkasnya.
(G09)
21 Apr 2024 
