Jakarta (Greeners) – Penggunaan merkuri pada berbagai industri termasuk pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada kesehatan. Banyaknya kasus penggunaan bahan kimia berbahaya di sejumlah pertambangan rakyat membuat pemerintah mengambil tindakan tegas.
“Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 hotspot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya. Bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250 ribu penambang tapi juga berdampak pada kesehatan keluarga, terutama anak-anak, serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang,” ujar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Kamis (09/03).
BACA JUGA: APRI Klaim 85 Persen Penambang Emas Placer Sudah Tidak Menggunakan Merkuri
Untuk mengatasi permasalahan merkuri ini, Presiden Jokowi memberikan tujuh instruksi. Instruksi pertama, Presiden meminta untuk dilakukannya pengaturan kembali tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Instruksi kedua, penggunaan merkuri pada tambang-tambang rakyat harus segera dihentikan.
“Penggunaan merkuri pada tambang rakyat harus segera dihentikan, harus dilarang. Saat tiga minggu lalu ke Provinsi Maluku, saya minta Kapolri agar penambangan emas di Gunung Botak yang menggunakan merkuri untuk dihentikan dan sudah dihentikan oleh Kapolri,” ujar Presiden.
Setelah nantinya dilakukan pengaturan tata kelola, pengawasan penggunaan merkuri menjadi hal penting yang harus dilakukan dan ini menjadi instruksi ketiga Presiden. Penggunaan merkuri ke depannya diharapkan tidak hanya dilarang dari pertambangan rakyat, tapi juga pada pertambangan skala menengah dan besar.
BACA JUGA: Pemerintah Uji Coba Penggunaan Sianida pada Penambangan Rakyat
Instruksi keempat, pengawasan terhadap sumber distribusi merkuri. Disinyalir penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat terjadi karena banyak impor merkuri yang dilakukan secara ilegal.
“Saya juga minta dilihat lagi tata niaga pengadaan dan distribusi merkuri, termasuk pengawasan importasi merkuri karena saya mendapatkan informasi banyak merkuri impor ilegal yang masuk ke tambang-tambang rakyat,” katanya.
Instruksi keenam, Presiden meminta agar solusi terhadap permasalahan ini bukan sebatas penutupan atau penertiban tambang rakyat ilegal. Tapi juga diupayakan pengalihan mata pencarian bagi para penambang ini.
Terakhir, Presiden meminta Kementerian Kesehatan untuk bergerak memberikan pertolongan medis bagi warga yang telah terpapar bahan kimia berbahaya tersebut.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
