Jakarta (Greeners) – Pada Hari Pangan Sedunia yang diperingati pada tanggal 16 Oktober lalu, kesejahteraan petani, pekebun, dan nelayan kecil di Indonesia masih dipertanyakan. Ditengah situasi perlambatan ekonomi, keterbukaan ekonomi dan dampak perubahan iklim, produsen pangan skala kecil ini perlu dilindungi karena mereka adalah pusat dari kedaulatan pangan yang pernah dijanjikan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.
Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, dalam keterangannya menyatakan, minimnya perlindungan terhadap 26 juta keluarga petani dan 2,2 juta nelayan tradisional dapat terlihat dari semakin berkurangnya lahan produksi sebesar 110 ribu hektare lahan pangan per tahun atau wilayah tangkap dan pemijahan ikan akibat konversi dan reklamasi. Selain itu, pemerintah juga gagal mengidentifikasi peran penting perempuan dalam sistem produksi pangan, terutama di sektor perikanan.
Alasan pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen membuat petani tidak berdaya saat harga gabah tidak sesuai dengan biaya hitungan produksi. Menurut Tejo, jika pemerintah melindungi petani, pemerintah harus dapat menjamin harga panen petani tidak lagi anjlok saat panen raya dan memberikan kepastian usaha pangan ditengah dampak perubahan iklim yang membuat kegiatan penyediaan pangan kian sulit.
“Setahun sudah Jokowi mengepalai pemerintahan dan kami melihat bahwa Presiden belum benar-benar serius melakukan langkah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Program-program terkait pangan masih berkutat dengan upaya menggenjot produktivitas semata. Ini mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya yang terbukti gagal membangun sistem pangan yang berdaulat sekaligus menyejahterakan petaninya,” tegas Tejo, Jakarta, Sabtu (17/10).
Program upaya peningkatan produksi pangan, kata Tejo, justru diserahkan kepada korporasi dengan penggunaan benih dan pupuk, bahkan pupuk organik pabrikan, dan penyediaan traktor. Lagi-lagi hal ini hanya menjadikan petani sebagai pengguna yang dibuat tergantung. Padahal, lanjutnya, banyak kelompok petani sudah membuktikan kemampuan mereka menghasilkan sarana produksi secara mandiri dan berkualitas.
Lebih lanjut, Tejo juga menyatakan bahwa para produsen pangan skala kecil sudah terlalu lama dibiarkan sendiri berjuang untuk mencukupi pangan seluruh negeri. Kini saatnya, pemerintahan Jokowi yang dulu menjanjikan kedaulatan pangan bagi negeri ini, segera menempatkan petani, nelayan tradisional dan pekebun kecil sebagai pusat dalam membangun kedaulatan pangan.
“Pada Hari Pangan Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 16 Oktober ini, kami dari Aliansi untuk Desa Sejahtera menagih janji Presiden untuk memberikan perlindungan ekonomi, politik, sosial dan budaya kepada penghasil pangan skala kecil serta memberdayakannya demi tercapainya kesejahteraan dan kedaulatan pangan bangsa ini,” pungkasnya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
