Jakarta (Greeners) – Tepat sewindu, tanggal 29 Mei 2006 lalu, lumpur panas menyembur di lokasi pengeboran milik Lapindo Brantas Inc. Hingga kini, lumpur yang telah menggenangi 16 desa di Sidoarjo, Jawa Timur, tersebut membuat masyarakat yang menjadi korban masih harus berjuang memulihkan hak-haknya.
Dalam Aksi Peringatan 8 Tahun Lumpur Lapindo, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Forum Transparansi Anggaran (FITRA), dan Greenpeace melakukan aksi bentang spanduk dan teatrikal sebagai wujud solidaritas di depan Epicentrum, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (29/05) kemarin.
Massa yang berjumlah puluhan itu mengenakan topeng bergambar wajah Aburizal Bakrie. Salah seorang di antaranya tidak mengenakan baju dan badannya dilumuri lumpur sebagai simbol korban Lumpur Lapindo. Mereka menuntut Aburizal sebagai petinggi Lapindo Brantas bertanggungjawab.
Semburan lumpur Lapindo telah menghilangkan akses terhadap pangan dan hak ekonomi masyarakat. Beban korban lumpur panas, khususnya perempuan, ikut bertambah. Karena peran gendernya, mereka tidak hanya mengurusi masalah domestik, tetapi juga ikut mencari penghasilan bagi keluarga. Selain itu, diperkirakan sekitar Rp 7,2 trilliun anggaran Negara sudah dikucurkan untuk membiayai ganti rugi korban Lapindo.
Koordinator aksi, Ki Bagus Hadikusumo, mengatakan bahwa aksi ini sudah tiga tahun dilakukan Walhi dan JATAM setiap tanggal 29 Mei. Selain itu, “Kami merasa perlu untuk menyampaikan kepada masyarakat, terutama capres dan cawapres yang akan terpilih pada tahun 2014 ini, untuk melakukan tata perbaikan kelola tambang dan migas,” ujar Bagus.
Bagus juga mengharapkan, kedepannya pemerintah harus mengambil langkah-langkah inovatif untuk mengurangi dan menghentikan kecanduan akan energi fosil.
(G30)
21 Apr 2024 
