Jakarta (Greeners) – Setelah perluasan mandatori B20 diluncurkan pada akhir Agustus 2018 lalu, bahan bakar Biodiesel B20 masih menemui berbagai kendala. Bahan bakar diesel yang terdiri atas campuran minyak nabati 20% dan minyak bumi (petroleum diesel) 80% ini dilaporkan memberikan dampak buruk pada mesin dan dinilai belum mendukung kesejahteraan petani sawit.
Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) keberhasilan Indonesia sebagai produsen minyak sawit berkelanjutan terbesar di dunia diperkuat dengan kemampuan Indonesia memproduksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 42 juta ton di tahun 2018 lalu.
Terhadap pernyataan tersebut, Penasihat Senior Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengatakan produktivitas rata-rata minyak sawit Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia. Kualitas bibit sawit dan pengelolaan manajemen yang buruk, terutama pada tingkat petani, merupakan dua hal yang paling mempengaruhi hal tersebut.
“Bibit banyak yang tua, solusinya pemerintah harus memberikan standar penanaman, kalau sudah dicabut ya ditanam yang baru. Lalu manajemen pengelolaan yang buruk karena banyak petani yang bilang bahwa ada praktik-praktik korupsi ketika kebun kelapa sawit dibangun, misalnya kesepakatan awal menanam 124 pohon tapi nyatanya hanya 100 pohon yang ditanam di kebun,” ujar Abet di acara Pengembangan Sawit: Minyak Sawit Sebagai Bio-Energi di Hotal Akmani, Jakarta, Rabu (09/01/2018).
BACA JUGA: Inpres Moratorium Perkebunan Sawit Dorong Penyerapan CPO
Atas masalah tersebut, Abet mengatakan bahwa Presiden sudah memberi arahan untuk memperkuat hilirisasi, artinya penguatan infrastruktur dan sumber daya yang memperkuat industri turunan dari kelapa sawit, dan peremajaan tanaman terutama pada kebun rakyat.
Mengenai penyerapan B20 di pasaran, Abet menyoroti masalah penggunaan B20 pada kendaraan. “Ada beberapa isu yang mengatakan bahwa B20 tidak baik untuk mesin, makanya Kemenperin dan BPPT harus duduk bareng untuk membuat satu keputusan terkait situasi ini. Tadi Kemenperin sudah menyampaikan bahwa terkait hal itu produsen maupun penggunanya itu akan diurus oleh mereka,” kata Abet.
BACA JUGA: LIPI Tawarkan Teknologi Biorefeneri untuk Alternatif Bahan Bakar Fosil
Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bakhtiar, membenarkan adanya keluhan dari pihak produsen dan pengguna kepada Kemenperin terkait efek B20 merusak mesin kendaraan.
“Ada beberapa masukan ke kita tetapi kebanyakan yang mengeluh itu, pertama, perusahan yang tidak mempunyai lini produksi mesin di Indonesia. Kedua, bisa jadi campuran CPO ini mengakibatkan gangguan di mesin. Pada saat dataran tinggi, contoh di Lembang, kalau kita beli solar di sana terpapar udara dingin yang mengakibatkan kelembapan di dalam tangki,” jelas Lila.
Menurut Lila masalah tersebut tidak perlu di besar-besarkan. Ia mengatakan masalah tersebut hanya terjadi pada 0,5% penduduk di Indonesia, oleh karena itu fokus harus kepada 99,5% yang tidak mempermasalahkan B20.
“Solusinya Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) seperti Pertamina, Shell, Petronas yang menjual B20 karena mengikuti peraturan pemerintah seharusnya mereka menyiapkan jasa konsultan. Karena penolakan terjadi karena kebanyakan mereka atau user itu tidak mengerti cara memakainya. Selain itu, pemerintah juga sudah membuat petunjuk atau pedoman pelaksanaan penggunaan B20, tinggal diikuti dan dibaca saja,” ujar Lila.
Menurut Lila seharusnya pola pikir masyarakat mulai mengerti jika Indonesia tidak bisa terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil. “Saat ini Indonesia sedang mengalami kritis impor BBM, kalau pola pikir masyarakat masih zaman oil boom ya tidak bisa. Dulu produksi kita 1,5 juta barel untuk minyak bumi, sekarang tinggal 700 barel saja. Cara berpikirnya kalau masih sama seperti dulu ya repot,” pungkas Lila.
Penulis: Dewi Purningsih
21 Apr 2024 
