Jakarta (Greeners) – Program Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative World Bank (COREMAP-CTI WB) berakhir pada 11 Mei 2022. Meski sudah berjalan sejak tahun 1998, kegiatan rehabilitasi dan penyelamatan terumbu karang di Indonesia tidak boleh berakhir.
Kolaborasi pemerintah pusat, daerah, swasta, civil society organization (CSO) dan masyarakat adat harus terwujud dalam upaya ini.
Plt. Deputi Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudyanto menyatakan, program COREMAP-CTI merupakan contoh baik dalam pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Ia berharap meski program ini berakhir tapi misi dalam program tersebut dapat diperkuat melalui kolaborasi semua stakeholder.
“Jangan sampai masyarakat berjuang sendirian. Jika perlu program ini direplikasi, diperkuat dalam aturan dan anggaran. Bahkan masyarakat juga terus didukung upaya dan semangatnya dalam melestarikan dan menjaga keutuhan alam di wilayahnya,” katanya pada Workshop Penutupan Proyek dan Diseminasi Capaian COREMAP-CTI di Jakarta, baru-baru ini.
Rehabilitasi Terumbu Karang Sejak Tahun 1998
COREMAP-CTI merupakan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) inisiasi pada 1998. Adapun fase pertama atau inisiasi program tersebut pada tahun 1998-2004.
Kemudian, fase kedua atau percepatan pada tahun 2004-2011 yang berfokus pada peningkatkan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya mendukung pengelolaan secara berkelanjutan terumbu karang dan ekosistem terkait.
Fase ketiga atau pelembagaan tahun 2014 hingga sekarang. Adapun dalam fase ini bertujuan untuk membangun kelembagaan guna memonitor ekosistem pesisir dan penelitian. Tujuannya, untuk menghasilkan data berbasis informasi pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir.
Program ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) jalankan dengan bantuan hibah dari Global Environment Facility (GEF) yang World Bank (WB) kelola.
Terdapat dua provinsi terpilih yang masuk dalam bagian penting segitiga terumbu karang dunia. Keduanya yakni Raja Ampat di Papua Barat dan Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Arifin juga berharap, ke depan program ini hendaknya melembaga pada masyarakat yang terlibat langsung di dalamnya. Ia menyebut, perlindungan terumbu karang saat ini seluas 25.000 kilometer persegi dengan sekitar 500 jenis terumbu karang dengan nilai ekonomi tinggi yakni Rp 2,6 miliar.
Masyarakat Lokal Telah Terpanggil Menjaga Lingkungan dan Alamnya
Selain mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs), implementasi COREMAP-CTI menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian terumbu karang. “Intinya adalah kita mengupayakan penyelamatan terumbu karang tapi juga diikuti dengan perekonomian lokalnya,” imbuh dia.
Terlebih, program ini juga telah memadukan science based policy (kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan). Juga ada penguatan community based implementation (pelaksanaan berbasis masyarakat).
Sementara itu Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti JS mengatakan, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan ini dapat terwujud lewat pemanfaatan sumber daya kawasan secara berkelanjutan.
Lalu perlindungan jenis terancam punah. Berikutnya melalui rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemberian akses pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat.
Sementara itu Executive Direktur ICCTF Tonny Wagey optimis dengan kesiapan masyarakat adat untuk keberlanjutan penyelamatan ekosistem pesisir. Misalnya, di kawasan Yensawai, Raja Ampat, Papua Barat dan di Sumba Timur, NTT ia melihat rehabilitasi kawasan yang telah masyarakat setempat lakukan.
“Kami juga melihat perubahan perilaku masyarakat yang semula jadi pengebom laut kini menjadi pembela keselamatan laut seperti yang ditunjukkan warga Mutus, Raja Ampat, Papua Barat,” ungkapnya.
Penulis : Ramadani Wahyu
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
