Jakarta (Greeners) – Dalam era urbanisasi yang pesat, merancang kota keberlanjutan bukan hanya penting, tetapi mendesak. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan tata kota yang lebih ramah lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.
Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri, menyatakan Indonesia telah mencapai 65% indikator SDGs. Namun demikian, tantangan semakin nyata seiring perubahan struktur demografi dan urbanisasi yang meningkat, dengan sekitar 56,4% penduduk kini tinggal di perkotaan.
“Ada permasalahan kebutuhan energi, infrastruktur, transportasi, hingga pengelolaan sampah. Semua permasalahan ini sangat melekat dengan perkotaan,” ujar Pungkas lewat keterangan tertulisnya, Senin (12/8).
Tata kota berkelanjutan ini penting untuk segera pemerintah daerah terapkan. Kota yang berkelanjutan dapat mengintegrasikan berbagai aspek penting seperti efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap rencana pembangunan.
Selain itu, tata kota berkelanjutan mengedepankan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Seperti jalur sepeda, transportasi umum yang terintegrasi, dan pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Ilustrasi tata kota berkelanjutan. Foto: Freepik
10 Kota dan Kabupaten Berkelanjutan di Indonesia
Berdasarkan penilaian dari UI Green City Metric 2024, terdapat 10 kota dan kabupaten paling berkelanjutan di Indonesia. Di antaranya Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kota Pariaman, Kota Banjarbaru, Kota Salatiga, Kota Medan, dan Kota Jambi.
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Nurtami, menjelaskan pemeringkatan ini bertujuan untuk mengevaluasi transformasi kota dan kabupaten di Indonesia dalam hal keberlanjutan.
Menurut Nurtami, meskipun modernisasi membawa efisiensi di banyak sektor, hal ini juga mengancam kelangsungan hidup. Pembangunan dan gaya hidup yang tidak memperhatikan keberlanjutan dapat berdampak pada pemanasan global, pencemaran lingkungan, polusi, dan kerusakan ekosistem.
“Untuk itu, sangat perlu bagi kita untuk peduli dan menjadikan keberlanjutan sebagai tolok ukur utama dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pemerintahan. Dengan memperhatikan keberlanjutan, kita tidak hanya menjaga lingkungan, melainkan juga memastikan masyarakat mendapat dampak positif yang maksimal dari perubahan ini,” ujar Nurtami.
Indikator Penilaian UI Green City Metric
Pemeringkatan UI Green City Metric didasarkan pada enam indikator utama. Di antaranya Penataan Ruang dan Infrastruktur, Energi dan Perubahan Iklim, Tata Kelola Sampah dan Limbah, Tata Kelola Air, Akses dan Mobilitas, serta Tata Pamong/Governance.
UI Green City Metric menilai 20 kabupaten dan 44 kota dari 23 provinsi di Indonesia. Tahun ini, ada 12 kabupaten dan kota baru yang bergabung dalam pemeringkatan tersebut. UI Green City Metric 2024 juga menantikan munculnya pimpinan daerah yang proaktif dalam masalah kota cerdas dan berkelanjutan.
Enam Kota dan Kabupaten Capai Skor Tertinggi
Pada tahun ketiga pelaksanaan, UI Green City Metric merilis enam kota dan kabupaten dengan capaian skor tertinggi pada masing-masing indikator. Kota Semarang unggul dalam penataan ruang dan infrastruktur.
Kabupaten Wonogiri terbaik dalam energi dan perubahan iklim. Kota Parepare memperoleh peringkat terbaik dalam tata kelola limbah. Kemudian, Kabupaten Barito Utara paling unggul dalam tata kelola air. Kota Kediri memimpin dalam akses dan mobilitas, dan Kota Madiun mendapatkan peringkat tertinggi dalam tata pamong.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Kota Magelang karena memiliki peningkatan kinerja keberlanjutan terbaik, dan Kabupaten Trenggalek sebagai peserta baru terbaik.
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kepala UI Green City Metric, Riri Fitri Sari, mengungkapkan bahwa tahun ini UI Green City Metric menambahkan indikator baru terkait penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di setiap kategori.
Penambahan indikator ini bertujuan untuk mendorong penggunaan teknologi dalam mendukung program keberlanjutan di masing-masing daerah. Dengan adanya indikator TIK, inovasi baru dari kabupaten dan kota dapat terpantau, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program keberlanjutan.
“Dari pelaksanaan tahun ini, kami belajar bahwa kolaborasi dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah sangatlah penting. Keberhasilan program keberlanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat,” ucap Riri.
Kolaborasi untuk Penerapan Kebijakan Keberlanjutan
Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Abdul Haris, studi menunjukkan bahwa kota-kota yang berkolaborasi dengan institusi akademik mengalami peningkatan efisiensi dalam penerapan kebijakan keberlanjutan hingga 25%.
Haris menambahkan, kolaborasi ini juga mempercepat penerapan teknologi hijau dan inovasi serta meningkatkan kapasitas lokal dalam menangani tantangan lingkungan.
“Data dari Global Green Economy Index tahun 2023 juga menunjukkan bahwa kota-kota yang berkomitmen pada keberlanjutan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Kemudian, daya tarik investasi yang lebih besar,” tambah Haris.
Haris berharap lebih banyak pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang bergabung dalam UI Green City Metric pada tahun mendatang. Hal itu untuk memanfaatkan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
