Pentingnya Ketersedian Air Baku Untuk Kawasan Ibu Kota Baru di Kalimantan

Reading time: 2 menit
Pentingnya Ketersedian Air Baku Untuk Kawasan Ibu Kota Baru di Kalimantan
Pentingnya Ketersedian Air Baku Untuk Kawasan Ibu Kota Baru di Kalimantan. Foto : Istimewa.

Jakarta (Greeners) –Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui penelitinya Ignasius Dwi Atmana Sutapa selaku Direktur Eksekutif Asia Pacific Centre For Ecohydrology mengatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan ketersedian air baku bersih yang berkelanjutan di Kalimantan sebagai target Ibu Kota baru.

Sebagaimana diketahui bahwa pemindahan Ibu Kota baru dipastikan di Kalimantan dengan pengerucutan wilayah yang berada di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur. Namun, diketahui bahwa sumber air yang berada di Kalimantan memiliki karakteristik sebagai air gambut.

Menurut Ignasius, semua provinsi di Kalimantan hampir semua air bakunya berkarakteristik gambut. Kalau di-scan yang paling luas air baku gambutnya berada di Kalimantan tengah. Sedangkan Kalimantan Timur, masih ada variasi yang harus diantisipasi ketersedian air bersihnya.

BACA JUGA : Pemda Kalteng Pastikan Pembangunan Ibukota Baru Tidak Berada di Kawasan Gambut

Air gambut tergolong air alami di lahan gambut, yang memiliki karakteristik spesifik di antaranya warna cokelat kehitaman, tingkat keasaman tinggi (nilai pH 2,5-3,5) dan mengandung berbagai senyawa organik serta nonorganik, ataupun mikroba dengan konsentrasi yang bervariasi tergantung lokasinya.

Kualitas air gambut sangat rendah dan tidak layak digunakan secara langsung, ia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti gigi keropos, kulit gatal-gatal, gangguan ginjal atau penyakit lainnya.

“Ibu kota baru ini harus dipikirkan dari segala aspek, termasuk kontinuitas ketersediaan air baku jangka panjang, apakah seperti membuat dam air hujan itu diperlukan atau tidak. Jangan sampai keadaannya seperti Kota Jakarta sekarang ini,” ujar Ignasius saat ditemui usai Pengukuhan Profesor Riset di Auditorium LIPI, Selasa (20/08/2019).

Lanjutnya, Jakarta sekarang ini layanan air bersih perpipaannya tidak sampai 40%. Jadi sisanya masyarakat untuk mendapatkan air bersih mengebor atau sumur gali yang sebenarnya sudah tercemar air bakunya. “Ini yang harus diantisipasi pemerintah, bahwa Jakarta sudah tidak layak dari berbagai aspek termausk kapasitas daya dukung ketersediaan air bersih yang memang sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.

Peneliti LIPI Ignasius Dwi Atmana Sutapa Direktur Eksekutif Asia Pacific Centre For Ecohydrology

Peneliti LIPI Ignasius Dwi Atmana Sutapa Direktur Eksekutif Asia Pacific Centre For Ecohydrology. Foto : www.greeners.co/ Dewi Purningsih

Ditjen Cipta Karya PUPR mencatat bahwa setiap orang Indonesia menggunakan air rata-rata sebanyak 144 liter/hari. Jumlah ini tidak sama di setiap daerah sehingga standar kebutuhan air dihitung berdasarkan lokasi wilayah.

Wilayah perdesaan memiliki kebutuhan sekitar 60 liter/kapita/hari, wilayah perkotaan memiliki kebutuhan rata-rata 110 liter/kapita/hari, sedangkan wilayah kota metropolitan memiliki kebutuhan mencapai 150 liter/kapita/hari.

Ignasius mengatakan bahwa LIPI memiliki inovasi teknologi IPAG60 (Instalasi Pengelolaan Air Gambut) yang telah berhasil diterapkan dalam rangka memecahkan permasalahan rendahnya akses air bersih/minum di daerah gambut.

“IPAG60 dapat mengolah berbagai jenis air gambut menjadi air bersih. Hasil uji terhadap kualitas air menunjukkan bahwa air produksi IPAG60 memenuhi standard air golongan A (sangat baik),” jelasnya.  

BACA JUGA : Dampak Sosial Pemindahan Ibu Kota Terhadap Masyarakat Adat

Sementara itu, Bambang Brodjonegoro Menteri PPN/ Bappenas mengatakan bahwa Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur krisis terhadap ketersediaan air, maka itu suatu alasan yang besar mengapa Ibu Kota harus pindah.

“Sumber air baku di Jakarta seperti sungai sudah tercemar berat seperti bahan kimia, e-coli (tinja manusia), dan sampah,” ujar Bambang saat ditemui di kantor Bappennas, Selasa malam.

Bambang juga mengatakan bahwa pada Ibu kota baru nanti infrastruktur air bersih akan dilaksanakan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Penulis: Dewi Purningsih

Top