Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perlu Penyesuaian

Reading time: < 1 menit
Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pada hari Minggu 26 Oktober sekitar pukul 17.15 WIB, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, dua kementerian yang cukup krusial, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi satu lembaga dengan nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dua kementerian yang digabung ini sudah pasti harus segera memulai pengaturan sistem manajerial baru untuk menjalankan satu badan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup, Ilyas Asaad, mengatakan bahwa membutuhkan waktu yang tidak sebentar bagi dua kementerian ini untuk melakukan penyesuaian dalam banyak hal mengingat sebelumnya kedua lembaga ini memiliki peran dan tugas yang berbeda.

Namun meski begitu, lanjutnya, yang paling penting saat ini adalah bagaimana setiap pihak mampu mengarahkan setiap tujuan dari penggabungan dua Kementerian ini sesuai dengan tujuan Presiden maupun Menteri baru, Siti Nurbaya, nantinya.

“Nanti siang akan ada serah terima jabatan, kita lihat saja Ibu Menteri akan mengarahkan kita kemana,” terang Ilyas saat dijumpai oleh Greeners di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10).

Selain itu, Ilyas juga mengakui kalau penggabungan dua Kementerian ini seharusnya mampu memperkuat tugas dan wewenangnya untuk menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, tambahnya, semua harus dilihat dulu bagaimana nanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini akan dibawa oleh Menteri yang baru.

“Kita akan lihat apakan nantinya hanya membahas kehutanan semata atau tidak, karena lingkungan hidup bukan hanya bicara soal kehutanan saja kan,” tuturnya.

“Selama ini kan kita juga terkait sama ESDM, sama Perindustrian sama yang lain yang sesuai dengan lingkungan hidup.” pungkasnya.

Terkait soal struktural, Ilyas menjelaskan akan ada sebuah pembahasan apakah perlu adanya perampingan struktur atau bagaimana membentuk sebuah Kementerian baru yang efisien dan mampu bekerja dengan segera.

(G09)

Top