Jakarta (Greeners) – Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik tahun 2024 mencapai 193,6 juta orang. Hal ini berimplikasi pada potensi timbulan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menggalakkan kampanye mudik minim sampah sebagai bagian dari integrasi program mudik nasional “Mudik Ceria Penuh Makna”.
Angka pemudik tahun 2024 meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023, yakni 123,8 juta orang. Berdasarkan hasil survei daerah asal perjalanan terbanyak, yaitu Jawa Timur sebesar 16,2% (31,3 juta orang). Kemudian, Jabodetabek sebesar 14,7% (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5% (26,11 juta orang).
Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8% (61,6 juta orang), Jawa Timur 19,4% (37,6 juta orang), dan Jawa Barat 16,6% (32,1 juta orang). Sekitar 58 juta kilogram sampah tambahan pun akan timbul dalam rentang waktu dua minggu arus mudik dan balik tersebut.
KLHK Kampanye Mudik Minim Sampah
Permasalahan sampah yang timbul pada saat mudik lebaran telah menjadi perhatian khusus KLHK. Kendati demikian, KLHK kembali menggaungkan kampanye mudik minim sampah yang pertama kali mereka terapkan sejak tahun 2018.
Namun, pada kampanye ketujuh, KLHK mendorong mudik minim sampah menjadi bagian integral (tidak terpisahkan) dari mudik nasional. Artinya, hal itu sama pentingnya dengan masalah keselamatan dan kemacetan lalu lintas saat mudik.
BACA JUGA: Jelang Lebaran, BMKG Imbau Pemudik Waspada Cuaca Ekstrem
“Jadi, ini sesuatu yang penting dan menjadi sebuah lompatan baru. Kami sudah berkoordinasi secara intens dengan koordinator mudik, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki platform nasional untuk mudik ini,” kata Direktur Penanganan Sampah KLHK, Novrizal Tahar kepada Greeners lewat sambungan telepon, Selasa (2/4).
Anjuran ini juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Surat edaran tersebut mengimbau para pemerintah daerah untuk melaksanakan mudik minim sampah. Mereka harus memfasilitasi dan mengawasi penanganan sampah, terutama pada jalur arus mudik dan daerah penyangga.
Pemudik Perlu Terapkan Mudik Minim Sampah
Pemerintah menargetkan tiga hal dari kampanye ini. Pertama, kampanye terhadap setiap individu atau pemudik untuk menerapkan mudik minim sampah.
“Jadi, mulailah bawa tas belanja, wadah makanan, dan botol minum guna ualng. Kemudian, setiap individu juga harus menghabiskan makanannya agar tidak menghasilkan food waste. Itu yang menjadi sasaran utama kami,” tambah Novrizal.
Penyelenggara angkutan mudik, jalan tol, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan mudik akan dikoordinasikan sebagai fasilitator pelaksanaan mudik minim sampah ini.
BACA JUGA: BNPB Luncurkan Peta Mudik Aman Bencana
Ia menambahkan, mudik bukan hanya sekadar perjalanan dari Jakarta ke kota lain. Namun, ada juga mudik lokal, seperti di Jawa Timur saat pemudik melakukan perjalanan dari Malang ke Banyuwangi. Kemudian, yang terpenting adalah koordinasi dengan pengelola jalur transportasi seperti tempat istirahat (rest area) di jalan tol, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, dan lain-lain.
“Dengan mudik minim sampah nasional secara integral ini jadi lebih mudah koordinasinya. Sebab, seluruh operator ini di bawah naungan Kemenhub. Sehingga, koordinasi dan penyebaran surat edaran pun juga mudah,” kata Novrizal.
KLHK Tinjau Jalur Mudik
Peninjauan lokasi ke pengelola di seluruh jalur transportasi KLHK lakukan, terutama di wilayah Jabodetabek. Namun, pada tahun ketujuh ini, mereka mencoba meninjau daerah lain di luar Jabodetabek.
“Kami banyak juga mengunjungi daerah yang menjadi tujuan mudik. Kemudian, juga meninjau daerah asal mudik yang sifatnya lokal seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah,” ujar Novrizal.
Sementara itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menggaungkan kampanye tersebut. Novrizal pun berharap 514 kabupaten atau kota di 38 provinsi bisa semakin baik mengelola sampah selama mudik.
“Mereka juga memiliki satuan tugas (satgas) terkait dengan masa mudik ini. Dengan menjadi bagian integral dari mudik nasional, ini akan semakin masif. Semua akan disentuh, bukan hanya kalangan KLHK saja, tetapi sektor semua komponen, karena itu bagian masuk menjadi program mudik nasional,” jelasnya.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia