Jakarta (Greeners) – Masa kerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono sebentar lagi akan berakhir. Permasalahan di bidang lingkungan hidup sepertinya akan menjadi tumpukan pekerjaan warisan yang harus segera diselesaikan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Organisasi Lingkungan Hidup, Greenpeace mengaku masih akan setia mengawal isu-isu lingkungan, terlebih untuk isu yang tertutup dan tidak diketahui oleh masyarakat.
Melalui semangat tersebut, Greenpeace berupaya mengampanyekan beberapa isu yang dianggap penting melalui empat karya film pendek berjudul Silent Heroes. Isu yang diangkat dalam film tersebut, antara lain isu perlindungan hutan, keadilan energi (Program Energi Terbarukan), pencemaran air sungai dan pengrusakan laut akibat pertambangan atau penangkapan ikan berlebih secara ilegal.
Juru kampanye Greenpeace Indonesia, Arifsyah Nasution menjelaskan bahwa untuk mengingatkan kalau pemerintahan SBY masih meninggalkan banyak persoalan lingkungan, maka empat film pendek yang diputar di Kineforum, Taman Ismail Marzuki, pada Jumat (22/08) diharapkan dapat membuka mata pemerintah yang baru agar lebih fokus pada isu lingkungan hidup.
“Film Lentera di Sui Utik mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan akses energi listrik sebagai sumber kesejahteraan masyarakat,” jelas Arifsyah saat di temui oleh Greeners usai pemutaran film Silent Heroes.
Ada pula film pendek yang bercerita tentang bagaimana perjuangan masyarakat di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, terhadap pengrusakan laut dan lingkungan tempat mereka tinggal akibat usaha pertambangan bijih besi oleh PT. Mikgro Metal Perdana.
“Lalu dua film lagi tentang cerita ciliwung yang kotor dan tidak dipedulikan oleh pemerintah serta perjuangan di desa Pandumaan-Sipituhuta, Sumatera Utara, yang melindungi hutan kemenyan warisan nenek moyang mereka yang ingin di babat habis untuk produksi bubur kertas oleh PT. Toba Pulp Lestari,” tambah Arif.
Melalui keempat film pendek Silent Heroes tersebut, Arifsyah berharap Presiden dan Wakil Presiden mendatang dapat mengubah dan melaksanakan kebijakan yang lebih menyeluruh di lapangan agar masyarakat tidak berlarut-larut terlibat dalam sengketa dengan perusahaan.
“Kami sangat berharap pemerintahan kedepan dapat menyelesaikan tumpukan pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan SBY sebelumnya ini,” tutup Arif.
(G09)
21 Apr 2024 
