Jakarta (Greeners) – Guna mencegah kembali terjadinya kebakaran hutan di tahun-tahun berikutnya, pemerintah akhirnya mempersiapkan Grand Design (desain besar) untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun (karhutlabun).
Saat ini, desain besar tersebut tengah disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara untuk pelaksanaannya, melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga, serta 66 Kabupaten Kota dan 731 Desa di seluruh Indonesia.
Deputi bidang Perencanaan dan Kerja Sama Badan Restorasi Gambut (BRG), Budi Wardhana, mengatakan kalau desain besar ini akan mulai dilakukan pada kurun waktu 2017 hingga 2019. Peran BRG sendiri dalam pelaksanaan desain besar tersebut ialah menyiapkan data wilayah lahan gambut yang rawan terbakar.
BACA JUGA: BRG Siapkan Bisnis Model Untuk Paket Kebijakan Investasi Gambut
Untuk menyempurnakan peta rawan kebakaran di kawasan gambut tersebut, lanjut Budi, BRG akan mengecek ulang data bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
“Nantinya kan mereka (tim kerja penyusun Grand Design pencegahan karhutlabun) ini akan mengacu pada peta indikatif restorasi gambut yang sedang kami bangun termasuk peta rawan kebakaran di gambut,” jelasnya kepada Greeners, Jakarta, Senin (19/12).
Deputi bidang Perencanaan dan Kerja Sama Badan Restorasi Gambut (BRG), Budi Wardhana. Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Sebelumnya, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, saat membuka Simposium Lahan Gambut Internasional di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan aspek pencegahan kebakaran ini menjadi sangat penting karena jika kebakaran sudah terjadi, api akan sulit dipadamkan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Tahun lalu saja, berdasarkan data yang dikatakan Bambang, terjadi kerugian ekonomi hingga Rp221 Triliun.
Kerugian tersebut berdasarkan pada penghitungan pembatalan penerbangan, penutupan kantor, hingga berhentinya aktivitas ekonomi karena asap. Pelaksanaan pencegahan dalam desain besar tersebut, lanjut Bambang, diprioritaskan pada areal rawan karhutlabun di 8 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua.
BACA JUGA: Kasus Karhutla, KLHK Memenangkan Gugatan Atas PT NSP
Lima strategi utama, menurutnya, berfokus pada penyediaan intensif dan disinsentif ekonomi, penguatan peranan masyarakat desa, penegakan hukum, pengembangan infrastruktur di wilayah rawan kebakaran, dan penguatan respon dini kebakaran.
“Dan untuk gambut juga masuk di sini karena ancaman terhadap degradasi lahan gambut terus meningkat dengan pemanfaatannya untuk perkebunan,” tutupnya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
