Bali (Greeners) – Indonesia berambisi akan mengurangi 70 persen sampah plastik hingga tahun 2025. Ambisi ini diluncurkan melalui Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi sampah plastik di laut. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, rencana tersebut berisi berbagai strategi dan rencana konkret di darat, wilayah pesisir, dan di laut.
“Pemerintah nantinya akan memberikan pembiayaan dalam melaksanakan strategi tersebut hingga 1 miliar dolar AS per tahun. Dukungan pembiayaan ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam merealisasikan program nasional Indonesia Bebas Sampah,” kata Luhut dalam acara peluncuran kampanye global Laut Bersih bersama UNEP di pantai Semuh, Nusa Dua, Bali, Kamis (23/02) pagi. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan UNEP Erik Solheim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
BACA JUGA: World Ocean Summit 2017, Indonesia Juga Menaruh Perhatian pada Isu Kelautan
Sampah plastik di laut, lanjut Luhut, telah mengancam kehidupan ikan, mamalia, burung laut, dan terumbu karang di dunia. Sampah plastik yang dibuang ke laut juga telah membanjiri pantai, daerah tujuan wisata, dan bahkan pulau-pulau terpencil. Luhut menyatakan, mereka yang terkena dampak negatif ekonomi ini adalah penduduk lokal, karena wisatawan tidak akan kembali mengunjungi tempat-tempat yang penuh sampah plastik.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada Greeners mengatakan bahwa Kementerian LHK akan melakukan yang terbaik dalam melaksanakan komitmen pengelolaan limbah, termasuk sampah. Menurutnya, pola konsumsi masyarakat, gaya hidup dan para produsen yang bertanggung jawab, akan menentukan seberapa jauh target Indonesia Bebas Sampah bisa tercapai.
“Komitmennya itu Indonesia akan turunkan sampah plastik 70% pada tahun 2025, dengan base line di 2017 sebanyak 65 juta ton sampah dan 14% di antaranya itu adalah sampah plastik,” kata Siti.
BACA JUGA: 155 Kota Gelar Kerja Bakti Massal untuk Indonesia Bebas Sampah 2020
Siti menyatakan, pemerintah akan memfasilitasi semua tindakan yang diperlukan untuk memenuhi komitmennya. Meski demikian, kesadaran masyarakat memainkan peranan penting bagi keberhasilan pengelolaan limbah tersebut.
Beberapa langkah yang akan ditempuh pemerintah, lanjutnya, adalah melakukan kerja sama dengan walikota di 25 kota dan bupati yang berlokasi di tepi pantai guna menjaga keindahan pemandangan dari destinasi wisata di seluruh Indonesia. Selain itu, KLHK juga tengah mempersiapkan laboratorium bakau luar ruangan dan arboretum dengan menempatkan 21 sampai 26 spesies mangrove di Indramayu dan Surabaya, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi, Bali dan di Tarakan, Kalimantan.
“Indonesia ini tercatat memiliki 3,7 juta hektar mangrove dengan 42 spesies dari 70 spesies di dunia. Ini akan menjadi pekerjaan penting untuk pelaksanaan blue carbon,” katanya.
Penulis: Danny Kosasih